PEMERINTAH melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September. Dalam surat penugasan tertanggal 30 Juli 2026, program bantuan pangan beras merupakan jaring pengamanan sosial yang disiapkan pemerintah.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi.
“Yaitu, dari Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dilakukan satu kali,” kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (2/8).
Ia menuturkan penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Mengamini penugasan Bapanas itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan serentak dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini demi semakin menguatkan kehadiran pemerintah bagi masyarakat.
“Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah,” ungkapnya.
Rachmi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras sengaja dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia agar masyarakat, khususnya kelompok desil 1 hingga 4, dapat merasakan kehadiran pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan tersebut diharapkan menjadi bagian dari rangkaian perayaan 17 Agustus sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus,” katanya.
Bapanas juga mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu titik penyaluran bantuan pangan beras. Langkah tersebut dinilai dapat mengoptimalkan fungsi KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus mempermudah akses masyarakat penerima bantuan, terutama di wilayah yang memiliki koperasi dengan fasilitas memadai dan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal penerima.
“Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur,” kata Rachmi.
Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini juga dipastikan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan update (pembaruan) terkini.
Bapanas sebagai pengguna DTSEN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini jumlah penerima bantuan pangan yang terdaftar sebanyak 33.244.408.
“Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS,” terang Rachmi.
Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menyasar ke 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7%.
Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter. Patut diketahui, program prorakyat bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto. Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 17,52 triliun.
Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.
Bapanas pun meminta pemerintah daerah agar dapat saling segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan. Pengecekan kualitas beras menjadi hal yang cukup penting sebelum proses distribusi ke titik bagi.
“Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. Surat penugasan sudah ditandatangani. Silakan untuk persiapan karung dan moving beras seharusnya tidak terjadi kendala,” tegas Rachmi.
Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk memprioritaskan penyaluran bantuan pangan di wilayah Papua, terutama daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan transportasi, sarana angkutan, dan kapasitas gudang. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi sehingga penyaluran bantuan pangan tahap ini dapat terealisasi secara penuh.
“Catatan untuk Bulog wilayah Papua, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote (terpencil) dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%,” pungkas Rachmi. (E-4)