KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menjadikan penanganan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai agenda strategis nasional. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan seluruh anak Indonesia dapat menyelesaikan hak pendidikannya.
“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” tegas Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (28/7).
Puan menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya dihitung dari tingginya angka partisipasi sekolah. Negara juga dituntut memastikan setiap anak bertahan dalam sistem pendidikan hingga lulus.
Sorotan ini mengemuka merespons temuan sekitar 6.000 anak yang diduga putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan dominasi faktor penurunan minat belajar. Fenomena ini, menurut Puan, menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan SDM di lapangan kian kompleks.
Ia menilai persoalan edukasi saat ini tidak lagi sebatas penyediaan fisik bangunan sekolah, bantuan biaya, atau aksesibilitas. Lebih dari itu, negara harus mampu menjaga optimisme anak bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik menuju masa depan.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia telah mencapai 3.966.858 anak.
Puan mengingatkan, jika tingginya angka ATS tidak ditangani secara sistematis dan lintas sektor, Indonesia tidak hanya kehilangan hak pendidikan anak, tetapi juga berisiko kehilangan potensi kualitas SDM di masa depan.
(Ant/P-4)