KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 9.000 puskesmas atau sekitar 87,4% dari total puskesmas di Indonesia telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) hingga 24 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 7.500 puskesmas kini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memberikan fleksibilitas keuangan dan operasional yang lebih besar untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
Capaian ini menegaskan bahwa transformasi di lini pelayanan kesehatan primer terus menunjukkan kemajuan signifikan.
Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus mengapresiasi peran tenaga kesehatan Puskesmas sebagai ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.
“Puskesmas adalah ujung tombak. Berkat kerja keras mereka, jutaan masyarakat telah mendapatkan CKG. Melalui program ini kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Data hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran,” kata Benjamin dalam keterangannya, Selasa (28/7).
Selain CKG, Benny sapaan akrabnya juga menekankan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai prioritas nasional. Indonesia masih menjadi negara dengan beban TB yang tinggi, sehingga strategi penanggulangannya kini diperkuat melalui penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, hingga penguatan kader TB di desa.
“Kita tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit. Kita harus aktif menemukan faktor risiko, melakukan skrining, dan mencegah penyakit sejak dini. Itulah filosofi utama pelayanan kesehatan primer,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyoroti berbagai praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah.
Salah satunya adalah program Home Care Kabupaten Jember yang mendatangi pasien hingga ke rumah, khususnya masyarakat miskin, lansia, dan pasien pascastroke yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Menurutnya, pendekatan jemput bola seperti itu menjadi contoh bagaimana inovasi daerah mampu menjawab persoalan kesehatan masyarakat berdasarkan kondisi lokal.
“Saya melihat langsung bagaimana pemerintah daerah berani mengambil terobosan. Jika program seperti ini terbukti memberikan dampak yang baik, tentu layak menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.
Pemerintah terus memperluas pemerataan layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau. (P-4)