KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola lembaga usai resmi dilantik pada Rabu (22/7) sore. Langkah ini diambil guna mengatasi berbagai persoalan internal, mulai dari dugaan penyelewengan hingga praktik yang dinilai belum transparan.
Sudaryono menyatakan bahwa pembenahan tata kelola menjadi fokus utama kepemimpinannya agar program-program BGN berjalan lebih akuntabel. Ia menekankan pentingnya menghadapi masalah secara terbuka ketimbang menghindarinya.
“Kita sadar dan tahu ada masalah dalam tata kelola kita, termasuk penyelewengan dan pelanggaran hukum. Ini harus menjadi perhatian saya sebagai kepala baru agar bisa segera diselesaikan,” ujar Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/7).
Terkait proses hukum yang tengah melibatkan sejumlah pihak di lingkungan BGN, Sudaryono menyerahkan sepenuhnya penanganan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan lembaga yang dipimpinnya akan kooperatif dan mendukung penuh setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan.
Meski sedang menghadapi persoalan hukum, Sudaryono meminta seluruh pegawai BGN tidak larut dalam pesimisme. Ia menginstruksikan agar pelayanan publik dan pelaksanaan program gizi nasional tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
Ke depan, Sudaryono akan mengarahkan perbaikan pada penguatan sistem yang berbasis mekanisme dan transparan. Tujuannya agar pengambilan keputusan tidak lagi bergantung pada individu tertentu, melainkan pada aturan dan petunjuk pelaksanaan yang baku.
“Kita harus trust in system. Yang tadinya manual dan tergantung orang per orang tidak boleh lagi. Semua harus berjalan berdasarkan sistem yang kita bangun agar lebih transparan,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa proses perbaikan ini memerlukan waktu dan tidak bisa selesai dalam semalam. Sudaryono pun membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mengawal transformasi tata kelola di Badan Gizi Nasional. (Z-10)