PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghematan anggaran negara hasil implementasi kebijakan biodiesel B50 harus dialokasikan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan nasional. Ia memperingatkan agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh segelintir pihak melalui praktik korupsi maupun kebocoran anggaran.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan lima bendungan di Lombok, Jumat (10/7). Prabowo mengungkapkan bahwa pengurangan impor solar melalui program B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp170 triliun, yang dapat menjadi modal besar bagi pembangunan infrastruktur publik.
“Dari B50 kita akan menghemat Rp170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang bisa kita bangun tiap tahun,” ujar Prabowo di sela peresmian tersebut.
Presiden menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan B50 merupakan pencapaian signifikan di tengah keraguan berbagai pihak. Sebelumnya, muncul kekhawatiran teknis seperti potensi kerusakan mesin hingga ancaman produsen yang enggan memasok mesin ke pasar Indonesia.
Namun, Prabowo menilai penolakan tersebut tidak murni karena alasan teknis, melainkan adanya kepentingan pihak tertentu yang diuntungkan dari aktivitas impor. Ia menyoroti adanya oknum yang mengejar komisi dari ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi luar negeri.
“Mereka tidak mau B50, dia mau impor-impor. Di situ dia ambil komisi. Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20%, berapa itu dimakan hanya oleh berapa belas orang?” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden berkomitmen untuk mengawal mandat rakyat dengan memastikan anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Langkah utama yang diambil adalah memperkuat efisiensi dan menekan angka korupsi secara drastis.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kemakmuran Indonesia mustahil tercapai jika kebocoran anggaran masih merajalela. Efisiensi penggunaan uang negara kini menjadi agenda prioritas pemerintah demi mewujudkan cita-cita Indonesia makmur.