SEJUMLAH tokoh asal Jawa Barat yang tergabung dalam Lingkar 98 Jawa Barat dan 98 Resolution Network mendukung program pro rakyat yang dinakhodai Presiden Prabowo.
Namun, mereka mensyaratkan agar seluruh program tersebut dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Apa yang sudah dilakukan Presiden Prabowo masih berada di rel reformasi. Kami melihat pemerintahan ini berpihak pada reformasi 98,” ungkap Ketua Lingkar 98 Jabar Agus Teddy Sumantri, di Bandung, Senin (6/7).
Puluhan tokoh sudah bergabung di dalam Lingkar 98 Jabar. Mereka ialah Agus Teddy Sumantri, Hadi Gunadi, M Iqbal Audah, Irwan Koesandiantoro dan Dering Zamah. Juga ikut bergbung Agustin Lumban Gaol dari 98 Resolution Network.
Pada hari yang sama Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network
menyampaikan Pernyataan Politik Kebangsaan bertajuk “Melanjutkan Agenda Reformasi Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi”.
Hadi Gunadi membacakan pernyataan sikap tersebut di hadapan para peserta. Dia menyampaikan delapan poin sikap organisasi terhadap arah pembangunan nasional.
Dalam pernyataannya, Lingkar 98 Jabar menilai perjalanan reformasi selama 28 tahun telah menghasilkan kemajuan di bidang demokrasi politik. Namun belum sepenuhnya diikuti terwujudnya demokrasi ekonomi yang memberikan akses dan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi agar cita-cita reformasi benar-benar terwujud. Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik berkembang cukup baik,” tegas Agus Teddy.
Namun, dia mengakui, demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan memilih, tetapi juga harus memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Untuk itu, Lingkar 98 Jabar menyatakan dukungan terhadap berbagai langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset hasil kejahatan, pemberantasan korupsi dari sektor hulu, penertiban kawasan hutan, penguatan efisiensi anggaran, hingga optimalisasi APBN sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wadah para aktivis ini juga mendukung keberlanjutan berbagai program pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Namun, kami mengingatkan agar seluruh program tersebut dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tandas Agus Teddy.
Menurut dia, dukungan yang diberikan kepada pemerintah bersifat dukungan kritis (critical support), yakni tetap memberikan masukan dan pengawasan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dukungan itu juga disertai komitmen untuk mengawal pelaksanaannya agar transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” tegasnya.
Lingkar 98 Jabar juga mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dalam menghadapi tantangan geopolitik global serta terus menjaga semangat reformasi melalui transformasi demokrasi ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, kami menegaskan bahwa sistem demokrasi kita harus berlandaskan Sosio-Demokrasi, bukan demokrasi liberal ala Barat yang mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan negara,” papar Agus Teddy.
Berikut 8 poin pandangan dan sikap Lingkar 98 Jabar.
SITA HARTA KORUPTOR
Lingkar 98 Jabar mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menjalankan mandat reformasi “sita harta koruptor untuk subsidi rakyat”.
Hal itu dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group), penyitaan Rp11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan, penyitaan Rp920 miliar dan emas 51 Kg dari makelar kasus MA Zarof Ricar, serta pemberantasan mafia migas Riza Chalid.
Uang sitaan tersebut ditegaskan oleh Presiden akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat, kampung nelayan dan yang lainnya untuk kepentingan rakyat.
“Agar memberikan efek jera kami mendorong penegak hukum untuk menghukum koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup. Mereka telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo,” papar Hadi Gunadi.
PEMBERANTASAN KORUPSI DARI HULU
Pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi bukan sekadar korupsi belanja negara.
Pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun.
PENERTIBAN HUTAN DAN LAHAN
Sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif.
Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektarE lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan) yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya,” lanjut Hadi Gunadi.
MENGAWAL SEMANGAT ANTI-KEBOCORAN
“Kami menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara harus menjunjung efisiensi dan antikorupsi. Kami akan mengawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden dengan memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain,” tandas Hadi.
DEKONSTRUKSI APBN
Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap yang diperkirakan mencapai Rp234 triliun, lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mengecam para pengkritik bermindset neoliberal yang menyebut program kerakyatan ini sebagai “membakar anggaran” dan mendistorsi pasar. Dengan terbongkarnya kasus Korupsi di BGN, Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya,” lanjut Hadi.
PENINGKATAN ANGGARAN PENDIDIKAN
Lingkar 98 Jabar menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG. Anggaran pendidikan justru meningkat sesuai mandatory konstitusi 20%.
Anggaran lingkup Kementerian naik menjadi Rp116 triliun pada 2026. Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan meningkat Rp28,5 triliun pada 2026, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP.
Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir). Jadi jelas sumber dana MBG murni dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp233 triliun dari 2025 ke 2026.
DUKUNGAN KRITIS MELAWAN NEOLIBERALISME
Lingkar 98 Jabar menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah. Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG.
“Namun, kami menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini yang justru bermindset neoliberal yang mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar,” papar Hadi.
Jika dicermati Pidato Presiden Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke 118 tentang dasar dan arah program dan kebijakan Pemerintah di forum paripurna DPR-RI.
Dasar, arah dan pelaksanaannya sangat jelas ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran sumber kekayaan negara, memberantas korupsi dan menjadikan APBN sebagai alat mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, strategi gerakan sosial yang tepat saat ini adalah memberikan dukungan korektif (critical support) kepada Presiden Prabowo.
PERSATUAN MENGHADAPI GEOPOLITIK
Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, Lingkar 98 Jabar mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai.
Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Organisasi ini akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya.
“Kami mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program – program Pro rakyat, seperti kampung nelayan, makan bergizi gratis, swasembada pangan, kopdes merah putih. Namun kami mengingatkan juga kepada pemangku kebijakan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas pernyataan sikap Lingkar 98 Jabar itu.