BUPATI Intan Jaya Aner Maisini menuntut perlindungan terhadap warga sipil menjadi prioritas utama dalam setiap operasi militer di wilayahnya. Hal itu menyusul rangkaian konflik bersenjata yang dalam sebulan terakhir tidak hanya menewaskan aparat keamanan, tetapi juga warga sipil.
Sorotan itu menguat setelah seorang ibu hamil, Melkiana Dwitau, meninggal dunia akibat luka tembak yang diduga berasal dari peluru nyasar di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kamis (2/7) malam.
“Satu nyawa saja masyarakat sipil yang menjadi korban, kami pemerintah merasa sangat kehilangan dan merasa rugi. Masyarakat sipil seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan terutama TNI-Polri,” ujar Aner dalam keterangannya, Sabtu (4/7).
Aner mengatakan, pemerintah daerah sangat prihatin karena situasi keamanan di Intan Jaya dalam beberapa waktu terakhir justru menempatkan warga sipil dalam posisi rentan. Menurut dia, tragedi yang menimpa Melkiana Dwitau dan janin berusia 32 minggu yang dikandungnya menjadi pukulan berat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Saya sebagai bupati sangat berduka cita. Mohon dukungan doa dari semua pihak karena masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” katanya.
Ia juga menegaskan kekecewaannya atas jatuhnya korban sipil di tengah konflik bersenjata yang belum mereda. Dalam beberapa hari terakhir, kata Aner, korban sipil bukan hanya ibu hamil, tetapi juga warga yang berprofesi sebagai gembala gereja.
“Saya sangat kecewa atas jatuhnya korban masyarakat sipil dalam beberapa hari terakhir ini, bahkan ada juga korban sipil yang merupakan gembala di gereja bahkan ibu hamil,” ujarnya.
Menurut Aner, kondisi keamanan yang memburuk juga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan publik dan kegiatan pendidikan. Karena itu, ia meminta aparat keamanan mengedepankan pengamanan teritorial dengan pendekatan yang persuasif dan humanis agar keselamatan masyarakat tetap terjamin.
Selain itu, Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, terutama terkait informasi mengenai warga yang ditahan, hilang, maupun menjadi korban.
“Koordinasi dan komunikasi kami pemerintah dengan TNI masih kurang. Akibatnya banyak juga masyarakat menjadi korban,” katanya.
Lebih lanjut, Aner meminta setiap warga yang diamankan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan, penanganan terhadap warga yang diduga terlibat dalam kelompok bersenjata tidak boleh dilakukan di luar prosedur hukum.
“Apabila bersangkutan ditangkap dan tidak ada alat bukti tetapi ada indikasi, berarti perlu diserahkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum. Negara kita adalah negara hukum,” ujarnya.
Atas dasar itu, Aner mendorong pendekatan dialog bagi anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ingin kembali ke masyarakat. Menurut dia, upaya pemulihan keamanan di Intan Jaya tidak cukup hanya melalui operasi keamanan, tetapi juga harus dibarengi ruang rekonsiliasi dan pendekatan humanis.
“Apabila mereka mau kembali ke NKRI, perlu ada pendekatan humanis. TNI, Polri maupun pemerintah harus bekerja sama untuk melakukan ikrar,” katanya. (Z-2)