MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan hingga menjangkau desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merupakan langkah strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin dalam Penandatanganan Kerja Sama dan Launching Beasiswa 500 Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
“Pada pagi hari ini kita semua menyaksikan langkah penting MoU yang sangat kita harapkan menjadi bagian upaya kita memberikan akses pendidikan, terutama perdesaan. Saya harapkan diprioritaskan perdesaan-perdesaan yang jauh tertinggal, terutama 3T yang menjadi prioritas. Karena dari sana kita bisa mengatasi sekaligus pemberdayaan, sekaligus kualitas hidup dan kemajuan desa kita,” ucap Menko Muhaimin.
Kerja sama tersebut ditandai dengan peluncuran program beasiswa bagi 500 Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai implementasi awal kolaborasi kedua institusi. Beasiswa kuliah ini akan diberikan secara gratis pada tahun pertama, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya ditentukan berdasarkan hasil evaluasi IPK. Siswa dengan IPK lebih dari 3,50 akan mendapatkan beasiswa gratis dan yang IPK-nya kurang dari 3,5 akan mendapatkan beasiswa 50%.
Menko Muhaimin mengatakan, program tersebut diharapkan membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, terutama generasi muda di wilayah perdesaan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.
Menurutnya, model pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan Universitas Siber Asia menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat di berbagai daerah tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.
Menko Muhaimin menilai pendekatan tersebut memungkinkan generasi muda tetap belajar sambil berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong pembangunan desa secara langsung.
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan harus dibangun secara terpadu. Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan sering kali muncul akibat belum terhubungnya kerja sama antarinstansi maupun antara pemerintah dan mitra nonpemerintah.
“Nah, saya ingin menyatakan, kerja sama seperti ini jangan sepotong-sepotong, harus terintegrasi dalam satu kerangka yang lebih utuh membantu Presiden untuk mengatasi mata rantai yang putus, yang putus-putus itu,” katanya.
Menko Muhaimin juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035. Kesempatan tersebut, menurutnya, tidak boleh disia-siakan karena akan menjadi penentu daya saing Indonesia di masa depan.
Ia meminta seluruh jajaran Kemenko PM menjadikan kerja sama dengan Universitas Siber Asia sebagai bagian dari strategi percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pengembangan program pemagangan, peningkatan kompetensi lulusan SMK, hingga pembukaan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat desa.
Melalui kerja sama ini, Kemenko PM dan Universitas Siber Asia berkomitmen memperkuat akses pendidikan, meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat, serta mempercepat lahirnya sumber daya manusia unggul yang mampu mendorong pengentasan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. (RO/I-2)