EKONOM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, menilai pembukaan kembali Selat Hormuz setelah meredanya konflik di Timur Tengah belum tentu langsung berdampak pada penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Menurut Dyah, meskipun jalur pelayaran strategis tersebut kembali beroperasi normal dan memberikan sentimen positif terhadap pasar energi dunia, penentuan harga BBM di dalam negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga tidak bisa hanya bergantung pada satu peristiwa.
“Pembukaan kembali Selat Hormuz memang menurunkan risk premium geopolitik di pasar minyak dunia. Namun, harga tidak otomatis turun drastis karena pasar masih mempertimbangkan faktor lain, seperti kebijakan produksi OPEC+, permintaan global, hingga kondisi stok minyak,” kata Dyah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMY itu menjelaskan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa normalnya distribusi minyak mentah melalui Selat Hormuz akan langsung diikuti dengan penurunan harga BBM di tingkat konsumen. Padahal, kondisi tersebut tidak sesederhana itu.
Ia menegaskan bahwa penetapan harga BBM di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah indikator penting. Selain perkembangan pasar minyak global, pemerintah juga memperhitungkan rata-rata Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), biaya pengadaan, hingga kontrak perdagangan yang masih berlaku.
“Untuk BBM non-subsidi, perubahan harga relatif lebih cepat mengikuti mekanisme keekonomian. Namun, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, pemerintah tetap melakukan intervensi guna menahan dampak fluktuasi agar beban fiskal negara tetap terjaga,” katanya.
Dyah juga menekankan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh besar terhadap harga BBM nasional. Sebab, transaksi perdagangan minyak dunia menggunakan mata uang dolar AS sehingga pelemahan rupiah berpotensi mengurangi manfaat dari turunnya harga minyak mentah internasional.
Selain faktor kurs, perubahan harga minyak dunia juga tidak langsung dirasakan oleh perekonomian nasional. Menurutnya, penyesuaian harga pada sektor industri maupun logistik umumnya memerlukan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, bergantung pada ketersediaan stok serta kontrak bisnis yang sedang berjalan.
Karena itu, Dyah mengajak masyarakat agar menyikapi perkembangan pasar energi global secara rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu jangka pendek yang beredar.
Ia menambahkan, stabilitas harga energi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Bagi pelaku usaha, terutama di sektor logistik, langkah mitigasi risiko melalui efisiensi operasional dan evaluasi kontrak bisnis jauh lebih penting daripada hanya berfokus pada fluktuasi harga energi harian,” kata Dyah. (Ant/E-4)