Tinjau Program Listrik Desa, Bahlil Curhat soal Mantan Anak Kampung tanpa Listrik
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.(Antara Foto)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia meninjau program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026). Ia mengaku lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik. 

“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, program Lisdes terdiri atas dua skema utama, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan pemasangan listrik gratis melalui program BPBL. 

“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil melalui keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Bahlil mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Fakta itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.

Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah. 

“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *