LANGKAH Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Keterlibatan kelompok terpelajar ini dinilai menjadi preseden baru yang berani untuk memperkuat ruang dialog dan keterbukaan informasi publik.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Erdi, menilai mahasiswa merupakan kelompok yang relatif netral dan objektif dalam mengevaluasi program pembangunan pemerintah.
“Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya dilibatkan,” ujar Erdi saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).
Erdi yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan III FISIP Untan ini menambahkan, langkah tersebut sekaligus mematahkan narasi yang menyebut Wapres Gibran “alergi” terhadap kritik dari kalangan intelektual.
“Ketika Mas Wapres mau menerima mahasiswa, ini merupakan sebuah langkah berani dan mungkin belum pernah terjadi di negara ini. Mahasiswa yang berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi dirangkul untuk berbicara, diajak berdialog, dan diserap aspirasinya,” imbuhnya.
Senada, pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, melihat metode ini efektif untuk memangkas kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Terutama terkait isu-isu krusial seperti kebijakan pengelolaan lahan di Papua.
Menurut Kristian, mahasiswa perlu melihat langsung fakta empiris di lapangan agar mampu memberikan penilaian yang berimbang, bukan sekadar berasumsi dari satu sumber informasi.
“Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mahasiswa bisa membandingkan antara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi versi pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam hal ini,” kata Kristian.
Pelibatan mahasiswa dalam kunker ini ditengarai merupakan respons langsung pemerintah terhadap gelombang aspirasi kelompok muda. Salah satu isu krusial yang belakangan disuarakan oleh mahasiswa dari berbagai universitas adalah tuntutan pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal itu, Wapres Gibran memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola program strategis nasional, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebagai bentuk transparansi, Wapres memboyong lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka untuk mengawal langsung kunker tersebut. Kelima mahasiswa itu adalah Daffa Ulhaq (Universitas Indonesia/UI), Keletus Sakaro (Universitas Sanata Dharma), Nolan Christoper Adam (Universitas Pelita Harapan/UPH), Rapid Bena Matin (Universitas Jenderal Soedirman/Unsoed), dan Salsabila Maulida (Institut Seni Budaya Indonesia/ISBI). (H-2)