PROSES diplomasi pasca-kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran mulai berjalan meski dilingkupi ketidakpastian. Gedung Putih mengumumkan Wakil Presiden AS, JD Vance, menunda rencana perjalanan ke Swiss yang semula dijadwalkan pada Jumat untuk membahas langkah-langkah lanjutan dari perjanjian penghentian perang di Timur Tengah.
“Logistik untuk negosiasi ini tidak pernah sederhana atau dapat diprediksi. Hingga saat ini, Wakil Presiden tidak berangkat malam ini,” ujar seorang juru bicara Gedung Putih. “Kami berharap dapat memulai pembicaraan teknis sesegera mungkin.” Senada dengan AS, kantor berita Iran, Tasnim, menyatakan “belum ada yang dikonfirmasi” terkait keberangkatan delegasi Iran ke Swiss.
Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, menyatakan telah menyetujui kesepakatan yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian tersebut. Perjanjian ini memulai periode 60 hari untuk membahas isu yang lebih luas, termasuk program nuklir Iran.
“Tetapi saya memberikan izin karena komitmen yang dibuat oleh para pejabat termasuk Pezeshkian untuk ‘melindungi hak-hak bangsa Iran’,” tulis Mojtaba Khamenei dalam pernyataan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa “negosiasi tatap muka” di masa depan bukan berarti “menerima sudut pandang musuh.”
Di sisi lain, kepala negosiator sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memberikan peringatan keras melalui media sosial X. “Jika terjadi tindakan pelanggaran, pelanggaran perjanjian, dan tindakan melampaui batas dari pihak lain, kami tidak ragu bahwa tanggapan tegas akan diberikan kepada musuh,” tegas Ghalibaf.
Sebagai bagian dari kesepakatan, militer AS mengonfirmasi telah mencabut blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran, meski kapal perang mereka tetap bersiaga di kawasan tersebut. Aktivitas di Selat Hormuz mulai bergerak kembali dengan melintasnya beberapa tanker minyak milik Arab Saudi dan kapal gas alam cair Prancis. Berdasarkan aturan baru dari Dewan Keamanan Nasional Agung Iran, kapal yang lewat harus mengajukan permohonan ke badan pemerintah baru tanpa dipungut biaya selama 60 hari ke depan.
Kesepakatan ini memicu pro dan kontra di kedua belah pihak. Di AS, Senator Republik Bill Cassidy mengkritik kebijakan ini sebagai “kesalahan besar kebijakan luar negeri dalam beberapa dekade.” Namun, Presiden Trump membela keputusannya dalam sebuah wawancara.
“Satu-satunya cara saya bisa menjadi lebih keras adalah jika saya pergi ke sana selama dua atau tiga minggu lagi dan terus membom mereka. Benar? Tapi apa yang kita dapatkan dari itu? Selat Hormuz tidak akan terbuka,” kata Trump. “Kita tidak akan mendapatkan minyak selama berbulan-bulan. Hal semacam ini bisa menyebabkan depresi di seluruh dunia.” (AFP/Z-2)