MENTERI Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dilaporkan membatalkan rencana perjalanannya ke Amerika Serikat (AS) setelah menghadapi kendala serius dalam proses pengurusan visa. Langkah ini memicu spekulasi mengenai keretakan hubungan diplomatik antara pejabat sayap kanan Israel dengan pemerintahan Washington.
Laporan media Israel, Haaretz, menyebutkan bahwa Kedutaan Besar AS di Yerusalem meminta Ben-Gvir untuk hadir secara langsung guna memberikan data biometrik berupa sidik jari. Prosedur ini merupakan bagian dari persyaratan pengajuan visa yang jarang diterapkan secara ketat kepada pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Kontroversi Biaya Perjalanan
Sebelum masalah visa mencuat, rencana kunjungan Ben-Gvir ke Miami untuk menghadiri pernikahan putri seorang pengusaha Israel sudah menuai kritik di dalam negeri. Ben-Gvir awalnya meminta agar seluruh biaya perjalanan ditanggung oleh pengusaha tersebut.
Namun, permintaan itu mendapat sorotan tajam dari lembaga pengawas keuangan negara Israel karena potensi pelanggaran etika dan gratifikasi. Setelah mendapat tekanan publik, Ben-Gvir akhirnya menyatakan kesediaannya untuk membiayai perjalanan tersebut menggunakan dana pribadi sebelum akhirnya rencana itu batal total.
Sinyal Diplomatik Washington?
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS maupun kantor Ben-Gvir terkait alasan spesifik di balik ketatnya prosedur visa tersebut. Namun, para analis menilai langkah AS meminta data biometrik adalah bentuk “pesan dingin” terhadap Ben-Gvir.
Sebagai tokoh sayap kanan ekstrem, Ben-Gvir kerap mengeluarkan pernyataan provokatif terkait Masjid Al-Aqsa dan kebijakan di wilayah pendudukan Palestina yang sering berseberangan dengan posisi resmi Amerika Serikat. Pembatalan ini menambah daftar panjang ketegangan antara elemen garis keras di kabinet Benjamin Netanyahu dengan pemerintahan Joe Biden.
Situasi ini terus dipantau oleh publik internasional, mengingat posisi Ben-Gvir sebagai pemegang otoritas keamanan nasional di Israel yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. (Anadolu/Fer/I-1)