KESEPAKATAN gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini menjelma menjadi mimpi buruk politik bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keputusan ini dinilai menghancurkan tiga pilar utama karier politik Netanyahu sekaligus menjebaknya dalam dilema keamanan baru yang pelik, hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum Israel.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang selama ini mencitrakan diri sebagai sosok yang paling mampu “menyetir” Washington kini justru disingkirkan secara terang-terangan oleh sekutu utamanya? Lebih jauh lagi, Netanyahu yang menjadikan perlawanan terhadap Iran sebagai pusat kebijakan keamanannya, kini harus melihat Teheran keluar dari konflik ini dalam posisi yang bisa dibilang lebih kuat.
Pilihan yang dihadapi Netanyahu saat ini sama sekali tidak menguntungkan. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, merangkum situasi ini di hadapan Knesset (Parlemen Israel):
“Pilihannya adalah konfrontasi langsung dan merusak dengan sekutu terbesar kita, atau menyerah secara tunduk terhadap kepentingan Israel.”
Kritik tajam dari Presiden AS Donald Trump, yang menyebut Netanyahu tidak memiliki penilaian yang baik saat memerintahkan serangan ke Beirut, langsung dimanfaatkan oleh rival politiknya. Terlebih lagi, sekutu sayap kanan di kabinet koalisinya sendiri mulai memberikan tekanan berat, terutama terkait tuntutan Iran agar gencatan senjata ini mencakup penghentian operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, menegaskan penolakannya di media sosial:
“Kesepakatan Trump tidak mengikat kita. Kita bukan bagian dari perjanjian yang tidak menjamin keamanan kita ini.”
Di sisi lain, anggota parlemen dari partai Likud, Ariel Kallner, menyatakan, “Israel akan terus melindungi dirinya sendiri.” Namun, ia enggan merinci apakah itu berarti serangan akan tetap dilanjutkan. “Kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan. Dan kami berharap teman-teman kami memahami kami,” tambahnya.
Mantan pejabat Mossad dan spesialis Iran, Sima Shine, turut mempertanyakan sikap AS.
“Sulit dipahami mengapa Amerika menerimanya. Dengan membiarkan Iran menentukan apa yang akan terjadi di Lebanon, AS memberi Iran peluang untuk terus mendukung Hizbullah, dan memastikan Hizbullah tetap menjadi aktor politik utama di arena Lebanon. Israel tidak senang dengan hal itu – baik lembaga keamanan maupun politik,” cetusnya.
Selama ini, narasi keamanan selalu menjadi modal utama Netanyahu untuk menggaet pemilih. Pasca-serangan 7 Oktober 2023, ia mengubah kebijakan keamanan Israel menjadi lebih agresif dengan prinsip memotong ancaman secara langsung, bukan sekadar membendungnya.
Namun, meski militer Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 73,000 orang menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, kelompok tersebut nyatanya masih menguasai separuh wilayah dan mulai menegaskan kembali kekuasaannya. Pendekatan baru ini juga memaksa pasukan Israel menduduki area luas di Gaza, Lebanon, dan Suriah, yang kini mulai menguras sumber daya militer dan cadangan Israel hingga ke titik kritis tanpa adanya jalur diplomasi yang jelas.
Analis senior urusan Iran di Institute for National Security Studies (INSS), Danny Citrinowicz, menilai Israel harus merumuskan ulang strateginya.
“Setiap tindakan militer Israel yang dianggap di Washington sebagai upaya menyabotase perjanjian diperkirakan akan menghadapi tanggapan keras dari AS,” tulisnya dalam harian Israel Hayom.
Ia menambahkan bahwa tidak seperti era pemerintahan Obama, opsi bagi Netanyahu untuk melewati Gedung Putih dengan menggalang dukungan di Kongres kini nyaris tidak ada lagi. Janji politik Netanyahu yang mengklaim sebagai pelindung terbaik dari ancaman regional kini tampaknya mulai terbantahkan oleh realitas di lapangan. (BBC/Z-2)