PROGRAM pembangunan masif yang dicanangkan pemerintah, mulai dari sekolah rakyat hingga rencana pembangunan 3 juta rumah, menjadi peluang besar bagi industri keramik nasional. Namun, potensi pertumbuhan ini terancam layu sebelum berkembang akibat tingginya beban biaya energi yang harus dipikul produsen dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menegaskan bahwa secara kualitas, mutu, dan desain, produk keramik lokal sudah mampu bersaing ketat dengan produk impor. Hal ini terlihat jelas dalam pameran keramik Indonesia yang digelar di NICE PIK 2 pada 4-7 Juni 2026.
“Saya berkesempatan melihat langsung pameran tersebut dan berbincang dengan pemilik serta direksi industri keramik dari berbagai merek terkemuka, termasuk Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki). Industri ini sudah berkembang sangat bagus, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi bangsa,” ujar Saleh Husin dalam keterangannya, Senin (8/6).
Ancaman Harga Gas dan Kuota HGBT
Meski memiliki kualitas mumpuni, Saleh mengungkapkan adanya masalah sistemik yang menghambat daya saing, yakni harga gas industri yang tidak wajar. Saat ini, industri keramik memang masuk dalam daftar penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 USD per MMBTU. Namun, implementasi di lapangan jauh dari harapan.
Saleh memaparkan ketimpangan alokasi gas yang dialami pelaku usaha saat ini:
| Komponen Alokasi Gas | Persentase Alokasi | Harga (USD/MMBTU) |
|---|---|---|
| Alokasi HGBT (Subsidi) | 40% | 7 USD |
| Alokasi Harga Pasar | 60% | 21 USD |
Kondisi ini dinilai sangat memberatkan karena mayoritas kebutuhan gas (60%) harus dibeli dengan harga pasar yang mencapai tiga kali lipat dari harga HGBT. “Tentu ini sangat berat dan akan membuat daya saing industri keramik dalam negeri turun. Jika dibiarkan, industri terpaksa stop produksi dan kita hanya akan menjadi negara pengimpor, padahal kita punya sumber bahan baku sendiri,” tegasnya.
Kadin mendesak keberpihakan pemerintah agar industri keramik nasional tidak mati tergerus produk impor dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional.
Harapan pada Keberpihakan Pemerintah
Saleh Husin berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengoptimalkan alokasi HGBT bagi industri strategis. Menurutnya, perlindungan terhadap industri keramik bukan hanya soal menjaga bisnis, tetapi juga mengamankan lapangan kerja dan memastikan kemandirian material bangunan untuk proyek-proyek rakyat.
“Jangan sampai industri ini mati. Keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri keramik dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” pungkas Saleh.