WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk oleh Presiden akan segera menggelar rapat koordinasi. Agenda utama pertemuan Satgas Mitigasi PHK tersebut adalah membahas pemetaan daerah-daerah yang saat ini terdampak atau berpotensi mengalami gelombang PHK.
“Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” ujar Dasco saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres ke-III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Dasco menjelaskan bahwa ketidakpastian situasi global saat ini telah memberikan tekanan signifikan terhadap kesejahteraan pekerja, yang pada akhirnya memicu efisiensi tenaga kerja di berbagai sektor. Melalui rapat Satgas tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menyerap aspirasi langsung dari asosiasi serikat pekerja.
Langkah ini diambil guna mendapatkan data akurat mengenai sektor industri mana saja yang masuk dalam kategori zona merah atau rawan PHK. “Sesuai dengan masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,” imbuhnya.
Sinergi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri
Selain Satgas Mitigasi PHK yang resmi dibentuk pada 1 Mei 2026, Dasco juga menyoroti peran strategis Desk Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Polri. Menurutnya, Desk tersebut memiliki fungsi krusial dalam menangani persoalan hubungan industrial, terutama yang berkaitan dengan aspek pidana dan respons cepat di lapangan.
Ia memuji efektivitas Desk Ketenagakerjaan Polri yang selama ini dinilai berhasil membantu proses relokasi pekerja dari daerah terdampak PHK ke wilayah yang masih membutuhkan tenaga kerja. Dasco berharap keberhasilan ini dapat diintegrasikan dalam skala yang lebih luas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.
Dasco menegaskan bahwa keterlibatan ketua-ketua serikat pekerja sebagai anggota dewan pengarah dalam Satgas ini merupakan langkah maju untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran. “Kami harapkan kerja sama yang baik antara para pihak agar persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara komprehensif,” pungkasnya. (Ant/H-3)