Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memprotes rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% hingga 12,5% pada barang impor dari sedikitnya 60 negara, termasuk Australia, dengan alasan dugaan kerja paksa dalam produksi.
“Ada perbedaan ideologi di mana pemerintah Amerika Serikat telah melanggar kesepahaman yang telah berjalan selama puluhan tahun – bahwa tarif tidak memberikan dampak positif bagi negara yang menerapkannya,” ujar Albanese dalam laporan ABC, Kamis (4/6).
Sebelumnya, rencana tarif 10% yang sempat diajukan terhadap barang impor Australia telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.
Albanese menegaskan bahwa tarif apa pun yang dikenakan pada ekspor Australia ke AS adalah tindakan yang “tidak dapat dibenarkan dan tidak konsisten” dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang mengikat kedua negara sekutu tersebut.
“Tarif tersebut justru meningkatkan biaya barang dan jasa bagi konsumen di negara yang menerapkannya… padahal perdagangan bebas adalah demi kepentingan ekonomi global,” ujar Albanese.
“Kebijakan ini dikeluarkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Salah satu hal yang kami harapkan dalam hubungan internasional adalah kepastian. Australia dan Amerika Serikat adalah sekutu penting,” katanya, menambahkan.
Menutup pernyataannya, Albanese menyayangkan dinamika kebijakan AS yang terus berubah tetapi tetap merugikan mitra dagangnya.
”Sangat disayangkan bahwa serangkaian keputusan yang terus bergulir – beberapa di antaranya berubah dari waktu ke waktu – tetapi semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu bahwa Amerika Serikat kini merupakan pendukung kebijakan tarif,” kata dia.
Sependapat dengan PM Albanese, Menteri Perdagangan Australia Don Farrell juga menyebut rencana tarif AS “tidak adil”. Protes ini disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, di sela-sela pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di Paris, Rabu malam (3/6). (Ant/P-3)