KEBAKARAN menghanguskan sedikitnya 27 rumah di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat dan 304 rumah di permukiman kawasan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat dalam waktu yang berdekatan.
Musibah yang berdampak terhadap 115 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa di Jakarta Barat, 354 KK di Jakarta Pusat
dinilai menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap warga yang tinggal di permukiman padat masih jauh dari ideal.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak boleh hanya hadir saat kebakaran terjadi.
Menurutnya, penanganan pascakebakaran harus dibarengi evaluasi serius terhadap sistem pencegahan yang selama ini dinilai belum mampu menekan tingginya kasus kebakaran di Ibu Kota.
“Saya mengucapkan turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah kebakaran yang terjadi,” kata Yani saat dihubungi, Selasa (2/6).
Ia menilai kebakaran di kawasan padat penduduk terus berulang karena akar persoalannya tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan, akses jalan lingkungan yang sempit, hingga minimnya sarana mitigasi kebakaran masih menjadi persoalan klasik yang berulang setiap tahun.
“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kawasan permukiman padat di Jakarta masih memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Persoalan-persoalan mendasar seperti instalasi listrik yang tidak standar dan minimnya mitigasi belum tertangani secara optimal,” ujarnya.
Politikus PKS itu meminta Pemprov DKI tidak berhenti pada distribusi bantuan darurat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan proses pemulihan warga berjalan secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan dasar hingga pemulihan tempat tinggal dan dokumen administrasi yang hilang akibat kebakaran.
“Saya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat dan tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan kehidupan warga korban berjalan secara menyeluruh dan manusiawi,” tegasnya.
Yani menyoroti kondisi korban kebakaran yang kerap harus bertahan berhari-hari bahkan berminggu-minggu di pengungsian karena belum adanya kepastian bantuan hunian maupun perbaikan rumah.
Karena itu, ia mendesak Pemprov segera menyiapkan skema bantuan renovasi dan hunian sementara yang layak.
Yani juga menilai kebakaran di Tambora menjadi alarm bagi Pemprov untuk memperkuat sistem pencegahan dan respons kebakaran di wilayah padat penduduk.
Ia menyoroti pentingnya penambahan pos pemadam kebakaran, pembukaan akses bagi kendaraan damkar, hingga pembentukan relawan kebakaran di tingkat lingkungan.
“Kejadian ini menunjukkan pentingnya penambahan titik pos pemadam, akses mobil damkar, serta pelatihan relawan kebakaran di lingkungan padat penduduk agar penanganan awal dapat lebih cepat dilakukan warga,” ujarnya.
Menurut Yani, tanpa langkah pencegahan yang lebih agresif, kebakaran akan terus menjadi bencana berulang yang memakan korban dan menguras anggaran daerah.
Karena itu, DPRD DKI berjanji akan mengawal evaluasi sekaligus penguatan anggaran penanggulangan kebakaran agar tidak hanya bersifat reaktif.
“Kami di DPRD DKI Jakarta akan mendorong pengawasan dan penganggaran agar penanganan korban kebakaran tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi benar-benar menghadirkan rasa aman dan perlindungan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya. (E-4)