PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah mencari solusi untuk merelokasi para korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan pihaknya menawarkan para warga untuk pindah ke Rumah Susun milik Jakarta, namun ditolak.
“Oke, jadi pada saat saya berkunjung ke daerah yang namanya Kebon Kosong, ini masuk Kebon Kosong kan? Memang ini menjadi sejarah panjang,” ujarnya usai meninjau lokasi kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
Ia mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan tersebut, khususnya terkait status kepemilikan lahan.
“Ini yang mudah-mudahan akan segera kita selesaikan,” jelasnya.
Rano mengatakan, warga menolak untuk direlokasi karena merasa sudah lama hidup dan tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal itu ia dapat saat bertanya langsung kepada warga disana.
“Aduh, Bang, kita lahir di sini Bang, bahkan yang namanya ari-ari kita ditanam di sini,” kata dia.
“Saya bilang, ‘Eh saya lahir di Kemayoran, di Kepu, ari-ari saya juga saya tanam di Kemayoran, masa kita mau berjubel-jubel tinggal di sini?,” sambung Rano.
Lebih lanjut, Bang Doel, sapaan karibnya, mengatakan dirinya masih meyakinkan para warga untuk bisa tinggal dengan layak, seperti di rusun, bukan di permukiman padat.
“Kita selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak. Itu yang satu,” kata Rano.
Sebagai informasi, kebakaran tersebut berdampak pada sekitar 304 bangunan dan 354 kepala keluarga (KK), dengan total 679 jiwa terdampak. Dari jumlah itu, terdapat 326 laki-laki dan 353 perempuan.
Adapun warga terdampak yakni RW 04 RT 012-016 sebanyak 527 warga dan RW 05 RT 001-003 sebanyak 152 warga.
Tumpang Tindih Aset, Perbaikan Infrastruktur Terhambat
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno telah melakukan blusukan ke Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program ‘Bang Doel Sapa Warga’ untuk membedah persoalan krusial yang selama ini menghambat pembangunan di tingkat lokal.
Mulai dari carut-marut status kepemilikan tanah, masalah hunian rumah susun, hingga urgensi akses air bersih dan pengelolaan sampah menjadi topik utama.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah ketidakjelasan status lahan di Kebon Kosong.
Rano menjelaskan bahwa tumpang tindih aset antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Negara (Setneg) membuat perbaikan infrastruktur di tujuh RW terhambat.
“Maka, ini harus segera kita rapatkan, karena ada tujuh RW yang merasa Musrenbang tidak berjalan efektif akibat status lahan yang belum jelas. Jika lahannya bukan milik kita, kita tidak bisa langsung melakukan perbaikan. Itu mekanisme pemerintahan yang harus kita patuhi. Namun, ini akan kita koordinasikan dan coba bantu carikan solusinya,” paparnya.
Adapun yang mengikuti pertemuan warga dari RW 001, 002, 004, 005, 006, 008, dan 013. (E-4)