SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas terkait pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan resminya, Teddy menegaskan bahwa segala bentuk biaya tambahan yang melampaui anggaran negara ditanggung sepenuhnya oleh kantong pribadi Kepala Negara.
Langkah ini diambil untuk meluruskan berbagai isu dan sorotan publik, termasuk aspirasi yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal melalui media sosial mengenai efisiensi anggaran kunjungan kenegaraan.
Komitmen Efisiensi: Rombongan Dipangkas 50%
Selain masalah pembiayaan, Seskab Teddy juga menyoroti perubahan signifikan dalam manajemen keprotokolan kepresidenan, khususnya terkait jumlah personel yang mendampingi Presiden. Ia membandingkan efisiensi saat ini dengan periode-periode sebelumnya.
“Kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” ujar Teddy dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/6).
- Biaya Tambahan: Ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo Subianto.
- Jumlah Rombongan: Maksimal 50-60 orang (berkurang drastis dari sebelumnya yang mencapai 120 orang).
- Tujuan Strategis: Memperkuat diplomasi di tengah konflik Ukraina dan krisis Timur Tengah.
Dampak Diplomasi bagi Rakyat
Teddy menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. Hubungan dekat antar-pemimpin dunia dinilai krusial untuk memastikan kepentingan domestik tetap aman.
Beberapa manfaat konkret yang ditargetkan dari diplomasi aktif ini meliputi:
- Ketahanan Energi: Menjamin stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap terjaga sehingga harga subsidi tidak perlu naik.
- Ketahanan Pangan: Memastikan keamanan persediaan pangan nasional melalui kerja sama internasional.
- Akses Pasar Global: Implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan berlaku pada 2027.
Khusus untuk IEU-CEPA, pemerintah memproyeksikan pemberlakuan tarif nol persen bagi komoditas utama Indonesia ke pasar Eropa, yang diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor dan memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah internasional. (Ant/I-1)
| Aspek Perbandingan | Era Sebelumnya (Ref: Dino Patti Djalal) | Era Presiden Prabowo |
|---|---|---|
| Jumlah Rombongan | > 120 Orang | 50 – 60 Orang |
| Beban Biaya Tambahan | Anggaran Negara | Pribadi Presiden |