PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mencatat pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Karena itu, pemerintah menempatkan transformasi ekonomi nasional sebagai agenda utama yang harus berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6). Di hadapan peserta upacara, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa melihat secara jujur kondisi ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang menjadi kebutuhan industri modern global.
Indonesia, kata dia, merupakan produsen utama berbagai komoditas penting seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Bahkan saat banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan, Indonesia dinilai berada dalam posisi yang lebih siap karena telah mencapai swasembada pangan.
Namun di balik besarnya potensi tersebut, Prabowo mengakui masih ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia justru dinikmati di luar negeri, sementara masyarakat belum memperoleh manfaat yang optimal.
“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujar Prabowo.
Karena itu, Kepala Negara menyatakan bahwa tugas historis pemerintah saat ini adalah melakukan transformasi besar-besaran terhadap perekonomian nasional. Transformasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem ekonomi yang benar-benar berlandaskan Pancasila dan berpihak kepada rakyat.
Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila harus dibangun di atas nilai religius, kemanusiaan, dan persatuan nasional. Dalam pandangannya, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat saat ini maupun generasi mendatang.
Ia juga mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.
Anak-anak Indonesia harus mendapatkan gizi yang cukup, petani memperoleh pupuk tepat waktu dengan harga yang terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.
Selain itu, Prabowo menegaskan ekonomi nasional harus lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar nilai tambahnya tidak terus mengalir ke luar negeri.
“Sudah terlalu lama harga kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan SDA mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan terus mempercepat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Langkah itu diyakini dapat memperkuat devisa ekspor sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, koperasi harus kembali menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mendapat dukungan lebih besar.
Ia menilai desa juga harus didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan itu sendiri.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan.
Prabowo menegaskan pemerintah saat ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi tengah menjalankan strategi transformasi bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Program hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, hingga program makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya tersebut.
“Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sumber daya manusia, sembari memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kekayaan negara tidak lagi bocor dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. (Mir)