Bank Indonesia (BI) dinilai mulai kembali mengambil langkah agresif untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global yang semakin besar. Namun, upaya tersebut disebut belum cukup jika tidak dibarengi sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Pada Kamis (28/5), rupiah melemah 54 poin ke level Rp17.855 per dolar AS.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai langkah BI sejauh ini sudah lebih progresif dibanding sebelumnya. Menurutnya, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi langkah penting untuk memulihkan kredibilitas pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar.
“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/5).
Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan agar pasar melihat keseriusan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi jangka menengah.
Menurut Fakhrul, stabilitas nilai tukar sama pentingnya dengan stabilitas inflasi. Sebab, jika pelemahan rupiah dibiarkan terlalu lama tanpa anchor yang kuat, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi.
“Kadang bank sentral harus bertindak sebelum inflasi benar-benar muncul,” kata Fakhrul.
Ia menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia. Diperlukan balanced policy mix antara kebijakan moneter dan fiskal agar tekanan di pasar keuangan dapat lebih terkendali.
“Kalau BI sudah mengetatkan kebijakan tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” tuturnya.
Menurut Fakhrul, pasar ingin melihat adanya arah kebijakan yang sejalan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi kebijakan dinilai menjadi sangat penting di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
“Pasar ingin melihat burden sharing yang lebih seimbang. Jangan semua tekanan ditanggung rupiah dan BI,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah komunikasi kebijakan yang muncul secara mendadak di tengah sentimen pasar yang buruk turut memperbesar ketidakpastian.
Fakhrul menilai dunia saat ini telah memasuki era baru dengan tekanan inflasi struktural yang lebih tinggi, biaya energi mahal, fragmentasi geopolitik, serta rantai pasok global yang semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, Indonesia perlu mulai menyesuaikan arah kebijakan fiskal agar lebih adaptif terhadap perubahan lanskap ekonomi global.
“Pasar membutuhkan roadmap penyesuaian yang jelas dan kredibel,” tandasnya.