TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Mekah, Minggu (24/5). Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah capaian positif sekaligus mencatat beberapa hal yang perlu dibenahi menjelang fase puncak ibadah haji.
Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya mengantongi sejumlah catatan, terutama terkait kelayakan fasilitas serta jarak pemondokan jemaah. Menurut dia, seluruh masukan itu akan menjadi bahan evaluasi utama untuk penyelenggaraan musim haji tahun berikutnya.
Terkait persiapan puncak haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Timwas menilai terdapat lompatan signifikan dalam tata kelola layanan. Salah satu perbaikan yang disorot ialah pengawasan lebih ketat terhadap syarikah atau perusahaan penyedia layanan, khususnya untuk mencegah manipulasi kapasitas tenda.
“Dulu kita kadang-kadang dibilang oleh pemilik tenda syarikah isinya 100, padahal cuma 50. Sekarang betul-betul dicek secara ketat,” ungkap Cucun.
Timwas DPR juga mengapresiasi langkah petugas yang melakukan pemeriksaan fasilitas Armuzna secara rinci, mulai dari mengecek kapasitas tenda hingga memastikan ketersediaan kasur bagi jemaah.
Ke depan, DPR RI berkomitmen mengkalkulasi ulang komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas sinergi dan pengawasan yang dilakukan DPR RI sejak tahap persiapan di embarkasi hingga operasional di Tanah Suci.
“Tadi saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman DPR. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji,” kata Irfan.
Ia menegaskan, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola pelayanan haji, terutama menjelang puncak pergerakan jemaah di Armuzna. (Z-10)