TOKOH perempuan adat asal Merauke, Yasinta Moiwend atau yang akrab disapa Mama Sinta, secara mengejutkan menyatakan dukungannya terhadap program lumbung pangan (food estate) di Papua Selatan. Pejuang lingkungan ini menegaskan telah keluar dari kelompok pendamping hukum yang selama ini menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Mama Sinta mengungkapkan bahwa keputusannya didasari oleh kebutuhan ekonomi keluarga dan kondisi huniannya yang sudah tidak layak. Ia berharap dengan mendukung program pemerintah, anak-anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dan rumahnya dapat direhabilitasi.
“Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi,” ujar Mama Sinta dalam keterangannya, Minggu (24/5).
Ia mengaku sebelumnya diajak oleh kelompok masyarakat adat Marind dan lembaga bantuan hukum untuk menolak pembukaan lahan. Namun, ia merasa aspirasinya selama ini dimanfaatkan tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraannya. Selama enam bulan mendampingi aksi penolakan hingga ke Jakarta, ia mengaku hanya mendapatkan kelelahan.
“Saya minta maaf sekali karena itu bukan kemauan saya, itu karena ajakan mereka. Saya juga tidak tahu ke depannya nanti terjadi seperti apa atau mereka bantu saya fasilitas punya rumah atau anak saya dipekerjakan, ternyata tidak ada,” ungkapnya sembari menunjukkan kondisi dapurnya yang kini harus menggunakan kayu bakar.
Mama Sinta kini menaruh harapan besar pada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. “Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung,” tuturnya.
Di sisi lain, pihak pendamping hukum memberikan respons berbeda. Peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Villarian atau Juple, membantah klaim perubahan sikap tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih berkomitmen bersama masyarakat adat untuk menolak PSN di Papua Selatan.
“Enggak ada, itu perlu diklarifikasi, itu informasi dari mana karena Mama Yasinta itu bersama-sama dengan kita, berkomitmen untuk terus menolak PSN yang ada di Papua Selatan,” kata Juple.
Perbedaan pernyataan ini memicu dinamika baru dalam pelaksanaan proyek Food Estate di Merauke yang diproyeksikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia. (MetroTv/Z-10)