PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara untuk segera membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar (pungli) serta korupsi. Instruksi tegas ini disampaikan dalam pidato di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5), guna memastikan kelancaran perekonomian nasional.
Prabowo menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyalahgunakan wewenang. Pemerintah siap mengambil tindakan tegas berupa penonaktifan hingga pemberhentian tetap bagi mereka yang terbukti melanggar hukum.
“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak,” tegas Prabowo, dilansir dari Antara,
Dalam upaya penguatan pengawasan, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah pusat kini didukung oleh instrumen teknologi mutakhir. Teknologi pertahanan tingkat tinggi, termasuk satelit resolusi tinggi dan radar bawah tanah, akan diintegrasikan untuk mendeteksi penyelewengan anggaran serta membongkar aset ilegal yang disembunyikan.
Prabowo juga menyoroti tantangan penegakan hukum terkait keberadaan oknum aparat yang menjadi pelindung (backing) pelaku pelanggaran. Sebagai solusi, Kepala Negara mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan mandiri.
“Guna mengatasi hambatan dari oknum pelindung tersebut, Kepala Negara meminta masyarakat aktif memanfaatkan gawai untuk mendokumentasikan serta melaporkan langsung setiap tindakan aparat yang menyimpang,” demikian petikan instruksi tersebut.
Meskipun meyakini mayoritas ASN memiliki integritas tinggi, PresiPrabowoen menyatakan tindakan keras harus tetap dijatuhkan kepada oknum yang merusak reputasi institusi. Langkah ini diambil untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. (Ant/Z-10)