PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan fundamental yang menyangkut keberlangsungan hidup dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (15/5).
Presiden menyatakan bahwa pangan tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan biasa atau sekadar persoalan ekonomi. Menurutnya, ketersediaan pangan adalah fondasi utama kekuatan sebuah negara.
“Selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekadar komoditas. Pangan adalah masalah hidup suatu bangsa,” tegas Prabowo.
Apresiasi Percepatan Swasembada
Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dan seluruh pihak terkait yang mampu mempercepat target swasembada pangan. Presiden mengungkapkan bahwa capaian ini melampaui ekspektasi awal pemerintah.
“Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun. Saya terima kasih,” ujarnya.
Presiden juga menekankan bahwa sebagai pemimpin, dirinya memikul tanggung jawab penuh atas kecukupan pangan rakyat Indonesia. Ia tidak ingin ada masyarakat yang mengalami kelaparan di tengah potensi besar sumber daya alam nasional.
“Saya yang bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Saya yang bertanggung jawab,” ucapnya lugas.
Filosofi Militer dan Ketahanan Nasional
Pandangan Prabowo mengenai urgensi pangan diakui lahir dari pengalamannya di dunia militer. Ia mengibaratkan kedaulatan pangan seperti kesiapan logistik dalam sebuah operasi tempur.
“Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang,” jelas Prabowo.
Terkait dinamika global, Prabowo menyebutkan bahwa keberhasilan Indonesia menjaga stok pangan nasional kini mulai dilirik dunia internasional. Di saat banyak negara membatasi ekspor, Indonesia justru mulai diminta untuk memasok kebutuhan beras global.
Meski demikian, Presiden mengingatkan agar kebijakan ekspor tetap mengutamakan kepentingan domestik dan kesejahteraan petani. Ia meminta agar harga jual tetap kompetitif dan cadangan nasional tetap aman di tengah ketidakpastian global.
“Jangan nyetop, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu,” tandas dia. (Z-10)