GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, tengah melakukan kajian mendalam mengenai keberlanjutan aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor. Langkah ini dilakukan sebagai dasar sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah tersebut.
Dedi menjelaskan bahwa kajian lingkungan dan teknis sangat diperlukan untuk memastikan arah kebijakan serta dampak jangka panjang bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Situs Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/5).
“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” ujar Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menunggu hasil kajian lingkungan terkait aktivitas pertambangan tersebut. Fokus utama Pemprov Jabar adalah memastikan luas wilayah yang masih layak beroperasi serta merumuskan strategi kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir.
“Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” tambahnya.
Selain aspek infrastruktur, Dedi menekankan pentingnya keadilan ekonomi bagi wilayah penghasil. Ia merencanakan skema pembagian pajak tambang yang lebih besar untuk desa-desa yang terdampak langsung oleh aktivitas eksploitasi tersebut.
“Rencana di saya pajak tambang itu harus 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” tegas Dedi.
Persoalan jalan khusus tambang di Bogor Barat memang menjadi perhatian publik karena urgensinya dalam mengurangi kerusakan jalan umum dan kemacetan. Namun, Pemprov Jabar menegaskan bahwa realisasi proyek tersebut harus selaras dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap masa depan pertambangan di wilayah Bogor. (Ant/I-1)