PERHIMPUNAN Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), hingga kini, belum mencapai kesepakatan kolektif untuk mengakui hasil pemilihan umum (pemilu) terbaru di Myanmar. Pemilu tersebut menetapkan mantan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebagai Presiden baru negara tersebut.
Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, menegaskan bahwa blok regional tersebut masih dalam posisi menunggu konsensus bersama. Filipina sendiri memegang keketuaan ASEAN pada tahun ini.
“Saat ini, ASEAN belum mencapai konsensus apa pun terkait pengakuan hasil pemilu di Myanmar,” ujar Imperial, Rabu (6/5), sebagaimana dilaporkan Philippine News Agency.
Kronologi Transisi Kekuasaan
Min Aung Hlaing, sebelumnya, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar pada Maret lalu demi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Proses pemilu yang berlangsung dalam tiga tahap sejak akhir 2025 tersebut didominasi oleh kekuatan promiliter.
Berikut adalah rincian data terkait proses transisi kepemimpinan di Myanmar berdasarkan informasi yang tersedia:
| Kategori | Detail Informasi |
|---|---|
| Periode Pemilu | Desember 2025 – Januari 2026 (Tiga Tahap) |
| Partai Pemenang | Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Pro-Militer) |
| Hasil Suara Parlemen | 429 suara dari total 500 suara |
| Pelantikan Presiden | April 2026 |
Komitmen pada Konsensus Lima Poin
Merespons dinamika politik di Naypyidaw, Imperial menyatakan bahwa ASEAN tetap berpegang teguh pada Konsensus Lima Poin (5PC). Kerangka kerja ini merupakan pedoman utama yang disepakati blok tersebut untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan di Myanmar sejak kudeta 2021.
Sejalan dengan itu, Departemen Luar Negeri Filipina mendesak otoritas Myanmar untuk memberikan akses bagi utusan khusus Ketua ASEAN guna menemui mantan presiden Aung San Suu Kyi. Saat ini, tokoh demokrasi tersebut dilaporkan telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah dengan pengurangan sebagian hukuman.
“Akses tersebut sejalan dengan peran utusan khusus untuk berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif,” tulis pernyataan resmi Departemen Luar Negeri Filipina.
Selain perkembangan status Suu Kyi, Filipina juga menyambut baik langkah otoritas Myanmar yang memberikan amnesti kepada lebih dari 1.500 tahanan politik. Meski demikian, pengakuan diplomatik penuh terhadap pemerintahan baru di bawah Min Aung Hlaing tetap bergantung pada keputusan kolektif 11 negara anggota ASEAN. (Ant/Z-1)