PROGRAM Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dirancang untuk mengembangkan ekosistem usaha perikanan di wilayah pesisir. Program ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi nelayan, tetapi juga mengintegrasikan kegiatan usaha dari penangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir.
Pelaksanaan program tersebut mulai menunjukkan pergerakan ekonomi di sejumlah wilayah. Dari 65 lokasi tahap I yang telah menjalani uji coba operasional sejak awal Juni 2026, sebanyak 719 ton ikan berhasil diperdagangkan dengan nilai mencapai Rp18,77 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu indikator manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat pesisir. Menurut dia, KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat kegiatan usaha perikanan.
“Program prioritas ini diharapkan membantu masyarakat pesisir menjadi lebih produktif,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (20/10).
Nilai perdagangan Rp18,77 miliar berasal dari pengiriman hasil perikanan sejumlah lokasi KNMP ke berbagai pasar domestik, antara lain Jakarta, Kendari, Medan, Surabaya, Bandar Lampung, Ternate, hingga Dompu. Produk perikanan dari KNMP Margasari, Lampung, bahkan telah menembus pasar ekspor China.
Komoditas yang dihasilkan meliputi tuna, cumi-cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, dan kakap putih. Selain dipasarkan dalam bentuk ikan segar, sebagian hasil tangkapan juga diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti tuna loin dan tuna fillet.
Trenggono mengatakan, pengembangan usaha perikanan dari hulu hingga hilir memungkinkan masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi tidak hanya dari aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga dari pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
“Selain mendorong produktivitas nelayan, hasil tangkapan juga diolah menjadi produk bernilai tambah,” katanya.
Salah satu contoh pengembangan usaha hilir terlihat di KNMP Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Di lokasi tersebut, ikan belo (Anodontostoma selangkat) dan ikan selangat (Anodontostoma chacunda) yang sebelumnya dijual sekitar Rp700-Rp1.000 per kilogram mulai diolah menjadi produk fillet.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana menjelaskan, ikan yang dibeli dari nelayan seharga Rp2.000 per kilogram oleh mitra pembeli atau offtaker dapat diolah menjadi fillet dengan harga jual Rp13.000-Rp14.000 per kilogram.
“Pengolahan ini meningkatkan nilai jual ikan secara signifikan,” ujar Erwin dalam keterangannya.
Proses pengolahan dilakukan di area penanganan ikan yang dilengkapi fasilitas penyimpanan dingin (cold storage). Kegiatan tersebut juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. KNMP Ketapang tercatat memberdayakan 11 perempuan yang merupakan istri nelayan sebagai tenaga kerja pengolahan ikan.
Selain meningkatkan nilai jual produk, pengelola KNMP Ketapang memanfaatkan limbah ikan berupa isi perut, tulang, dan kepala untuk bahan baku tepung ikan. Limbah tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar Rp3.000-Rp4.000 per kilogram.
Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP KKP Budi Yuwono mengatakan, pemanfaatan bagian ikan yang sebelumnya tidak digunakan dapat mengurangi limbah sekaligus menciptakan sumber pendapatan tambahan.
“Limbah ikan juga dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi sehingga tidak ada bagian yang terbuang,” ujarnya.
Pengembangan Fasilitas dan Usaha
Pada 2025, KKP membangun 100 titik KNMP di berbagai wilayah pesisir. Dari jumlah tersebut, 65 lokasi telah menjalani uji coba operasional, sedangkan 35 lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian fisik bangunan.
Setiap lokasi dilengkapi sarana pendukung kegiatan perikanan, mulai dari dermaga, cold storage, kendaraan berpendingin, sentra kuliner, mesin perikanan, kios perbekalan, bengkel, hingga pabrik es. Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan nelayan sekaligus memperlancar penanganan dan distribusi hasil tangkapan.
KKP juga memberikan pendampingan kepada pengelola KNMP untuk mengidentifikasi potensi usaha, mencari mitra bisnis, mengurus legalitas dan perizinan, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi. Pelatihan yang diberikan mencakup administrasi usaha, pengelolaan rantai dingin, literasi keuangan, diversifikasi produk, hingga pemenuhan sertifikasi pengolahan dan distribusi ikan.
Untuk memperluas pemasaran, KKP menghubungkan unit usaha KNMP dengan unit pengolahan ikan, eksportir, pemasok, distributor, pedagang pengumpul, koperasi perikanan, dan kelompok pengolah hasil perikanan. Akses pembiayaan juga dikembangkan melalui kemitraan dengan perbankan, termasuk bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pada 2026, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi. Hingga pertengahan September 2026, pekerjaan fisik telah dimulai di 1.090 titik. Berbeda dengan tahap sebelumnya, pengembangan kali ini menggunakan konsep pusat kegiatan (hub) dan wilayah penyangga agar lebih banyak daerah pesisir terhubung dengan fasilitas perikanan yang tersedia di lokasi utama.
Target Diperluas hingga 2029
Pengembangan KNMP menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya laut. Dalam rencana program prioritas nasional, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi pada 2027, dengan sasaran mencapai 5.000 lokasi pada 2029.
Target tersebut merupakan bagian dari enam program prioritas KKP yang disampaikan Menteri Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada 16 September 2026. Program lainnya mencakup revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa, pengembangan tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, modernisasi kapal ikan, dan pembangunan kawasan pergaraman nasional.
Untuk mendukung pelaksanaan program pada 2027, pagu anggaran KKP ditetapkan sebesar Rp16,65 triliun. Sebanyak Rp13,73 triliun atau 82,45% dialokasikan untuk program prioritas nasional dan arahan Presiden, program yang mendukung ekonomi biru, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mendukung alokasi anggaran tersebut dengan menekankan pentingnya pelaksanaan program secara transparan, akuntabel, terukur, dan tepat sasaran.
“Anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” ujar Titiek.
Dengan perluasan pembangunan dan penguatan kemitraan usaha, KNMP diarahkan tidak hanya menjadi penyedia fasilitas bagi nelayan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi pesisir. Namun, keberlanjutan manfaat program akan bergantung pada optimalisasi fasilitas, kesinambungan akses pasar, serta kemampuan pengelola mengembangkan usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. (Ins/Z-10)