KERUSUHAN hebat yang melanda berbagai kota di Prancis mengguncang kemapanan politik negara tersebut. Namun, di tengah kekacauan ini, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen muncul sebagai sosok yang diprediksi akan keluar dengan posisi politik yang jauh lebih kuat.
Selama lebih dari satu dekade, Le Pen secara konsisten menggambarkan Prancis sebagai negara yang kehilangan arah, terombang-ambing oleh gelombang imigrasi dan pelanggaran hukum yang merusak tatanan sosial. Ketika kelompok perusuh menyerang balai kota dan menjarah ribuan toko, Le Pen memposisikan dirinya sebagai satu-satunya kandidat dalam pemilihan presiden mendatang yang mampu memulihkan ketertiban.
Citra Pemimpin di Tengah Krisis
Strategi ini terlihat jelas pekan ini melalui pidato video Le Pen yang menyerupai pidato kenegaraan seorang presiden. Duduk di meja dengan latar belakang bendera triwarna Prancis, ia menyebut kerusuhan tersebut sebagai krisis kepercayaan terhadap otoritas Presiden Emmanuel Macron.
“Negara kita terjepit di antara kekerasan dan ketidakberdayaan,” ujar Le Pen. Ia menjanjikan bahwa dalam enam bulan ke depan, rakyat Prancis dapat memilih jalan yang berbeda, yakni jalan otoritas dan pemulihan keamanan.
Adélaïde Zulfikarpasic, sosiolog dari firma jajak pendapat Ipsos Bva, mencatat bahwa pendekatan ini memberikan kesan keniscayaan bagi Le Pen untuk menduduki Istana Élysée. Fokus jangka panjang Le Pen pada hukum dan ketertiban memungkinkannya tampil sebagai penjamin stabilitas saat demokrasi dianggap sedang dalam krisis.
Keuntungan dari Polarisasi Politik
Kekacauan ini juga menguntungkan Le Pen melalui polarisasi lawan politiknya. Jean-Luc Melenchon, tokoh sayap kiri radikal, mendominasi pemberitaan dengan dukungannya terhadap para demonstran. Hal ini menenggelamkan kandidat moderat dan meningkatkan peluang Mélenchon untuk maju ke putaran kedua melawan Le Pen. Berdasarkan jajak pendapat, jika skenario ini terjadi, Le Pen diprediksi akan menang dengan mudah.
Raphaël Glucksmann, kandidat sosialis, memperingatkan bahwa sikap Mélenchon justru menjadi batu loncatan bagi sayap kanan. “Siapa yang akan diuntungkan dari kekacauan ini jika bukan Madame Le Pen?” ujarnya.
Pergeseran Peran dan Tantangan Ekonomi
Situasi saat ini menandai pembalikan peran yang signifikan. Dahulu, partai National Rally yang diwarisi Le Pen dari ayahnya, Jean-Marie Le Pen, dianggap sebagai kekuatan antimapan yang berisiko bagi stabilitas ekonomi. Namun kini, justru pemerintahan Macron yang berada di bawah tekanan untuk meyakinkan investor global.
Prancis saat ini menghadapi defisit anggaran di atas 5% dari PDB selama bertahun-tahun dengan tumpukan utang mencapai hampir 120% dari PDB. Meski Le Pen juga dikritik karena janji ekonominya–seperti menurunkan usia pensiun menjadi 60 tahun yang berpotensi menambah defisit–isu ekonomi tersebut saat ini tertutup oleh narasi keamanan dan ketertiban.
Protes yang awalnya dipicu oleh keluhan siswa atas kondisi sekolah meluas menjadi gerakan massa yang didorong oleh keresahan biaya hidup dan pemotongan belanja publik. Lebih dari 3.000 toko rusak atau dijarah, memaksa pemerintah memberlakukan jam malam di titik-titik rawan.
Hambatan Hukum Menuju Kepresidenan
Meski berada di atas angin, jalan Le Pen menuju kekuasaan tidak tanpa hambatan. Ia menghadapi persoalan hukum terkait penyalahgunaan dana Parlemen Eropa. Pada Juli lalu, pengadilan banding menguatkan hukuman tiga tahun penjara, dengan dua tahun ditangguhkan.
Satu tahun sisa hukuman tersebut kemungkinan besar akan dijalani dengan menggunakan gelang elektronik. Hal ini memunculkan kemungkinan unik sekaligus menantang: Marine Le Pen mungkin harus menjalankan kampanye kepresidenannya di bawah pengawasan yudisial yang ketat.(The Wall Street Journal/I-2)