MASYARAKAT Israel akan menyalurkan hak suaranya dalam pemilu parlemen pada 27 Oktober mendatang. Hasil jajak pendapat memprediksi persaingan akan berlangsung sangat ketat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa arah pemerintahan selanjutnya akan sangat ditentukan oleh kekuatan politik yang mampu menghimpun koalisi di tengah lanskap politik yang terfragmentasi.
Israel menerapkan sistem proporsional dalam pemilu nasionalnya. Dengan sistem ini, hampir mustahil bagi satu partai tunggal meraih 61 kursi dari total 120 kursi parlemen (Knesset) yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas mutlak.
Melihat konfigurasi politik yang ada, terdapat empat skenario yang berpotensi terjadi pascalandsekap pemilu:
1. Pembentukan Koalisi
Begitu pemungutan suara selesai, partai-partai politik akan langsung memulai negosiasi untuk mencapai ambang batas 61 kursi. Setelah hasil resmi diumumkan, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan perwakilan partai dan menunjuk kandidat yang dinilai paling berpeluang membentuk pemerintahan, bukan selalu partai dengan kursi terbanyak, melainkan sosok yang paling siap mengamankan mayoritas di parlemen.
Proses negosiasi ini biasanya berlangsung rumit dan memakan waktu lama karena setiap partai kerap memaksakan kepentingan kelompoknya. Pada pemilu November 2022 lalu, Benjamin Netanyahu membutuhkan waktu hingga 58 hari untuk merampungkan koalisinya.
Jajak pendapat menunjukkan koalisi sayap kanan dan kanan-jauh pimpinan Netanyahu berimbang ketat dengan blok oposisi yang dipimpin mantan kepala staf militer, Gadi Eisenkot. Kedua kubu diperkirakan sama-sama mengantongi 50 hingga 52 kursi. Kondisi ini menciptakan teka-teki matematis bagi kedua pihak untuk mengamankan sekitar 10 kursi tambahan. Hadirnya dua partai sayap kanan baru yang berpotensi melampaui ambang batas parlemen juga bisa menjadi penentu kemenangan salah satu blok.
2. Pemerintahan Minoritas
Jika tidak ada blok yang berhasil mengamankan 61 kursi, seorang kandidat dapat mencoba memerintah tanpa mayoritas penuh melalui dukungan ad hoc dari anggota parlemen lain. Dalam skenario ini, politisi dari minoritas Arab Israel, yang mencakup 20% populasi, memegang peranan krusial. Dua daftar Arab-Israel, Joint List dan Raam, diproyeksikan meraih total 12 hingga 14 kursi.
Raam, di bawah pimpinan Mansour Abbas, menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan blok Eisenkot. Sementara itu, Joint List menawarkan “jaring pengaman” bagi koalisi mana pun yang berniat menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan.
Namun, para tokoh oposisi enggan mengakui kemungkinan tersebut secara terbuka lantaran tingginya penolakan pemilih Yahudi terhadap aliansi dengan partai Arab. Meski begitu, Netanyahu tetap memanfaatkan isu ini dalam kampanyenya melalui slogan, “Pilih sayap kanan atau Palestina.”
3. Pemerintahan Persatuan Nasional
Di tengah polarisasi yang ekstrem, skenario pemerintahan persatuan nasional berpotensi menciptakan kabinet yang lebih moderat. Pengamat politik menilai Netanyahu bisa saja melepas sekutu sayap kanan radikal serta partai Ultra-Orthodox untuk berkoalisi dengan Eisenkot, yang memiliki pandangan serupa dalam isu-isu keamanan.
Jajak pendapat pada 16 Oktober mencatat 55 persen warga Israel lebih memilih pemerintahan persatuan nasional dibandingkan harus menggelar pemilu ulang. Presiden Herzog dirumorkan tengah bekerja di balik layar untuk mempertemukan Netanyahu dan Eisenkot jika terjadi kebuntuan.
Model ini pernah diterapkan pada 2020 saat Netanyahu dan Benny Gantz sepakat berbagi kekuasaan dengan rotasi kursi perdana menteri. Namun, kemitraan tersebut runtuh hanya dalam setahun. Skenario ini diprediksi mendapat penolakan kuat dari internal oposisi yang menjadikan pemilu ini sebagai ajang referendum menolak Netanyahu.
4. Kebuntuan Politik dan Pemilu Ulang
Apabila tidak ada kandidat yang berhasil membentuk koalisi, Israel harus menggelar pemilu ulang. Krisis semacam ini bukan hal baru; Israel pernah menggelar empat kali pemilu antara April 2019 hingga Maret 2021 akibat ketidakmampuan para politisi membangun koalisi yang stabil.
Sesuai aturan, kandidat yang ditunjuk presiden memiliki waktu 28 hari, dengan batas perpanjangan 14 hari, untuk membentuk pemerintahan sebelum prosedur pemilu baru secara resmi dimulai. (AFP/Z-2)