SEKTOR pangan menjadi salah satu perhatian serius pemerintah saat ini. Hal itu tecermin dalam akselerasi program-program pangan dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah capaian mulai terlihat meskipun PR ke depan juga masih banyak.
Capaian yang cukup signifikan terlihat antara lain beras dan jagung. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan jagung pakan dalam dua tahun terakhir atau pada 2025 dan 2026 ini. Malah, beras Indonesia surplus 4,2 juta ton tahun lalu.
“Selama ini kita impor untuk makan. Tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta ton, impor gula 6 juta ton, gandum 13 juta ton, sapi 1 juta ekor, garam 3 juta ton, kedelai 4 juta dalam 1 tahun,” kata Zulkifli dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV, awal Oktober lalu.
Ia menegaskan, tidak mungkin Indonesia maju kalau untuk makan saja bergantung pada impor. “Jika terus-terusan impor dan tidak swasembada, petani Indonesia terus hidup dalam kemiskinan,” tegasnya.
KESEJAHTERAAN PETANI
Menko Pangan mencontohkan, pada 2024, indeks nilai tukar petani (NTP) berada di angka 116. Dengan berbagai upaya pemerintah, sejumlah kebutuhan pokok tidak lagi impor dan nilai tukar petani naik ke 131 pada 2026.
“Nilai tukar petani kita tertinggi, sekarang 131. Artinya, dia bisa untung 31. Dengan ini, petani bisa sekolahkan anaknya, dia bisa makan bagus, kehidupannya layak. Jadi petani padi dan jagung, sekarang termasuk petani yang paling makmur,” ungkap Zulkifli.
Indeks NTP 100 adalah nilai paling standar. Jika indeks NTP bernilai 100, artinya pendapatan petani dari hasil panen seimbang dengan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.
Jika indeks NTP tak didorong naik, kata Zulkifli, petani yang dulunya punya sawah, dia bisa berubah menjadi buruh tani yang miskin, tidak berdaya, dan tidak produktif.
Akibatnya, sambungnya, untuk mendapat satu kilogram gula, petani yang tidak produktif, tidak kuat, tidak makmur, memerlukan biaya hingga Rp14.000. Ia membandingkan dengan petani di India, Tailan, dan Brasil yang untuk mendapat satu kilogram gula hanya merogoh kocek Rp4.000.
“Sama dengan beras. Untuk dapat satu kilo beras, kita ongkosnya itu Rp14.000. Sementara di Vietnam, India, Tailan itu untuk dapat satu kilogram beras Rp4.000 lebih saja. Kenapa? Dia lebih produktif karena petaninya makmur, kreatif,” ujarnya.
KEJAHTERAAN NELAYAN
Zulkifli mengakui, meski kesejahteraan petani terus membaik, belum demikian halnya dengan nelayan. Nilai tukar nelayan masih rendah dengan rata-rata skor 104,4 dalam 5 tahun terakhir. Pada 2025, nilai tukar nelayan berada di angka 103,9.
“Ini tanggung jawab kita. Sudah 81 tahun merdeka, nelayan itu nilai tukarnya 103. Bagaimana dia bisa hidup? Kalau nelayan tidak dibantu beras, tidak diberi bantuan tunai, enggak bisa hidup. Enggak bisa menyekolahkan anaknya,” tuturnya.
“Akhirnya nelayan itu karena miskin lalu terjerat utang sama tengkulak. Dia melaut, dapat ikan, harganya Rp5 juta, ditawar Rp1 juta sama tengkulak, dia harus jual karena kalau enggak, ikannya busuk,” ungkapnya.
Karena itu, nelayan harus mendapat infrastruktur pendukung. Program Kampung Nelayan Merah Putih, kata Zulkifli, adalah transformasi ekonomi untuk swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Tahun ini dan tahun depan, kita fokus pada nelayan. Kita akan bikin kampung nelayan. Di mana ada nelayan di situ, kita bikinkan balai lelang. Kita buatkan bengkel untuk perahu-perahunya, SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) untuk solarnya, pabrik es untuk penyimpanan ikannya, kita bikin koperasi kampung nelayan di situ agar market-nya lebih luas,” papar Zulkifli.
PR KE DEPAN
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengapresiasi capaian di sektor pangan, terutama beras yang sudah swasembada. Di samping capaian-capaian itu, ia menilai ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti agar kinerja pemerintah semakin baik.
“PR tentu banyak. Di tengah keberhasilan swasembada, fluktuasi harga pangan jadi PR yang harus diselesaikan bersama agar stabil. Pemerintah harusnya bisa melakukan hal tersebut,” ujar legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia optimistis keberhasilan swasembada beras itu akan diikuti swasembada pangan lain seperti daging, garam, dan gula. Selain itu, ia juga berharap indikator keberhasilan swasembada pangan nantinya adalah juga mudah dijangkau, artinya barangnya ada dan harganya terjangkau bagi semua kalangan.
“Namanya swasembada, minim impor pangan, petani kita sejahtera atas keberhasilan swasembada, bukan dinikmati oleh para pemodal usaha pertanian saja tapi petani yang harus mendapatkan keuntungan terbesar dalam capaian swasembada pangan tersebut,” tandasnya. (E-1)