Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat melalui optimalisasi pengelolaan dana keagamaan, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan sumber dana lainnya. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi ekonomi umat secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, penguatan ekosistem ekonomi umat dilakukan dengan mengonsolidasikan berbagai sumber dana keagamaan yang selama ini belum terhimpun secara optimal. Langkah tersebut melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta berbagai lembaga pengelola dana umat lainnya.
Menurut Menag, pengelolaan dana keagamaan secara terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi persoalan kemiskinan.
“Kita lihat bagaimana pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat. Kita juga sangat berperan aktif, terutama dana-dana umat yang selama ini tidak terkonsentrasi dalam suatu tempat dan tidak efektif pemanfaatannya,” kata Menag saat konferensi pers dua tahun capaian Kemenag di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (19/10).
Ia menyebutkan, potensi dana umat yang telah dihimpun dari zakat dan wakaf mencapai lebih dari Rp49 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk sumber dana lainnya, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, dan dana keagamaan lain yang berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain mengoptimalkan penghimpunan dana, Kemenag juga mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi berbasis komunitas keagamaan. Potensi tersebut mencakup ekonomi masjid, pesantren, panti asuhan, majelis taklim, serta berbagai lembaga keagamaan lainnya.
Menag menilai, pengembangan potensi ekonomi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian umat. Dengan pengelolaan yang baik, berbagai lembaga keagamaan diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi sosial dan spiritual, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita sedang menyaksikan betapa umat kita sedang berkiprah untuk memandirikan dirinya sendiri. Jadi, kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama ini semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengatakan, saat ini terdapat 32 pundi-pundi umat yang sedang dikembangkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi umat. Pengembangan tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang berencana membangun pusat pemberdayaan ekonomi umat.
Menurut dia, keberadaan pusat tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengelolaan berbagai potensi ekonomi keagamaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi umat, lanjut Menag, juga tidak terbatas pada umat Islam. Kemenag mendorong komunitas agama lain untuk melakukan pendataan dan pengelolaan dana keagamaan secara baik agar dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan di lingkungan masing-masing.
Ia berharap, optimalisasi dana umat dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, anggaran negara yang bersumber dari pajak dapat lebih difokuskan pada kebutuhan vital bangsa dan negara, sementara dana keagamaan turut berperan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
“Untuk kebutuhan-kebutuhan mengatasi masalah kemiskinan umat, kalau gagasan-gagasan keumatan kita nanti ini berhasil, insyaallah itu nanti bisa dibantu oleh kumpulan dana-dana umat yang sedang kita giat-giatkan sekarang ini,” tuturnya.
Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kemenag berharap dana keagamaan dapat dikelola secara lebih produktif, terarah, dan berkelanjutan sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan mendorong kemandirian masyarakat. (H-2)