PEMERINTAH mulai melakukan uji coba atau piloting program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di 66 Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk melakukan benchmark dengan negara lain sekaligus meminimalisasi risiko teknis dalam distribusi makanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sistem prasmanan bertujuan untuk menghindari masalah seperti makanan dingin akibat waktu pengiriman yang terlalu lama hingga risiko keracunan. “Sudah dicoba 66 SPPG di 10 provinsi,” ujar Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10).
Berdasarkan laporan awal, Zulkifli menyebutkan bahwa sistem prasmanan ini efektif menekan sampah makanan atau food waste. Karena siswa mengambil sendiri sesuai kebutuhan, makanan yang disediakan cenderung habis tanpa sisa. Bahkan, bagi siswa yang masih merasa lapar, mereka diperbolehkan menambah porsi.
“Tentu ini baru percobaan, ini kelihatan food waste-nya tidak ada, bersih. Bahkan ada beberapa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada bersisa,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan pihaknya tengah melakukan kajian mendalam dari sisi operasional. BGN sedang menghitung efisiensi biaya dan logistik untuk menentukan apakah sistem ini lebih hemat atau justru membutuhkan anggaran lebih besar dibandingkan sistem paket box.
Sudaryono menargetkan jangkauan piloting ini dapat diperluas secara signifikan hingga akhir tahun 2026. Ia berharap jumlah lokasi uji coba bisa mencapai 1.000 hingga 5.000 SPPG, meski diakui terdapat tantangan kesiapan dapur dan pihak sekolah.
“Prasmanan ini dapurnya harus mau, artinya memang bisa karena ada sedikit kerepotan tambahan. Sekolahnya juga mesti mau karena ada penyesuaian operasional di lapangan,” pungkas Sudaryono. (Z-10)