GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X berpendapat soal wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) lewat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih atau KDMP. Ia mengatakan sebelum kebijakan diterapkan, perlu ada kepastian mengenai dasar keputusan, sistem pelaksanaan, serta dampaknya terhadap ASN dan perbankan daerah.
“Kita jangan menebak-nebak, karena itu kehidupan orang,” tegas Sri Sultan pada Minggu (18/10) di Monumen SO 1 Maret, Yogyakarta.
Rencana penyaluran gaji melalui Kopdes, lanjut dia, masih perlu menunggu kejelasan kebijakan pemerintah. Pembahasan yang ada saat ini menurutnya belum menjelaskan secara pasti bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan.
“Tapi kan kebijakan pemerintah kan belum. Ya kan? Itu masih menjadi pemikiran, gitu. Kita nunggu kebijakannya aja,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyinggung belum terbitnya surat keputusan (SK) mengenai skema tersebut. Kepastian keputusan diperlukan agar mekanisme dan sistem pengelolaan yang akan diterapkan dapat diketahui secara jelas.
“SK-nya kan belum keluar,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menyebut ada beragam kemungkinan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Misalnya, skema melibatkan perbankan sebelum dana diteruskan kepada koperasi.
“Kalau lewat Bank Pemerintah, baru ke koperasi piye? Kan juga bisa. Kita kan nggak tahu,” terang Sri Sultan.
Selama ini, pembayaran gaji ASN telah berjalan melalui sistem perbankan. Karena itu, perubahan skema tersebut hendaknya perlu memperhitungkan konsekuensinya bagi perbankan daerah, sekaligus memastikan kepentingan ASN tetap menjadi bagian dari pertimbangan.
Sri Sultan menilai, pembahasan terkait hal tersebut masih berada pada tataran makro. Padahal, kalau menjadi kebijakan, pelaksanaan dan tata kelola penyaluran gaji masih perlu diperjelas.
“Nah itu masih, masih makro. Isinya nanti kan kebijakannya kan akan keluar. Mekanismenya, sistem manajemennya gimana?” tanya Sri Sultan.
Kejelasan tersebut diperlukan agar rencana penyaluran gaji melalui Kopdes dapat dikaji secara menyeluruh, termasuk dari sisi kepentingan ASN, keberlangsungan layanan keuangan, dan dampaknya bagi daerah. (H-4)