Meningkatkan jumlah pemberitaan belum tentu cukup untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Komunikasi korporasi juga membutuhkan transparansi, dukungan pemangku kepentingan, dan konsistensi tindakan agar reputasi yang dibangun tidak berhenti pada visibilitas di media. Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Mamit Setiawan dalam Conference The 8th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Rabu (7/10).
Dalam forum bertema Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik itu, Mamit membawakan paparan bertajuk From Communication to Trust: Mengelola Stakeholder dan Reputasi di Tengah Ekspektasi Publik. Ia menjelaskan bahwa karakteristik bisnis energi primer, yang mencakup gas, LNG, batu bara, dan biomassa, menuntut strategi komunikasi yang mampu membangun kepercayaan pemerintah, regulator, mitra bisnis, media, hingga masyarakat.
“Ketika stakeholder utama Anda adalah pemerintah dan mitra bisnis dalam business-to-business (B2B) dan government-to-business (G2B), kepercayaan tidak dibangun lewat jangkauan, tetapi lewat legitimasi: kesediaan pejabat dan mitra untuk berdiri bersama narasi yang Anda bangun,” ujar Mamit.
PLN EPI menerapkan pendekatan inform, engage, dan trust untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi, terutama proyek gasifikasi pembangkit. Strategi tersebut mencakup pemetaan pemangku kepentingan, komunikasi secara konsisten, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah dan mitra strategis.
Salah satu implementasinya dilakukan melalui program komunikasi GASKITA. Menurut data yang dipaparkan perusahaan, program tersebut mencatat peningkatan pemberitaan dari 758 artikel pada Agustus 2025 menjadi 1.194 artikel hingga Juli 2026. Jumlah itu bertambah 436 pemberitaan atau sekitar 57,5 persen.
Namun, kenaikan volume pemberitaan perlu dibedakan dari keberhasilan membangun kepercayaan. Jumlah publikasi menunjukkan seberapa luas isu memperoleh eksposur media, sedangkan perubahan persepsi publik, kualitas pemberitaan, dan dampak komunikasi membutuhkan indikator pengukuran tersendiri.
Mamit pun menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya publikasi. Dukungan pemangku kepentingan, legitimasi institusional, dan keberlanjutan kolaborasi menjadi faktor yang turut menentukan kredibilitas perusahaan.
“Strategi komunikasi yang kami rancang dimulai dari pemetaan stakeholder berdasarkan power dan interest, pendekatan kepada regulator, kepala daerah, mitra bisnis hingga media. Pada akhirnya, legitimasi institusional menjadi mata uang kepercayaan bagi kami,” jelas Mamit.
Dalam forum yang sama, Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dialogis dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, fungsi kehumasan perlu berkembang dari sekadar menyampaikan informasi menjadi ruang dialog yang mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.
Conference AHI 2026 juga menghadirkan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mochamad Akbar Hadi Prabowo serta Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University Alfian Helmi.
Bagi perusahaan di sektor energi, komunikasi memiliki peran strategis karena pengembangan infrastruktur dan rantai pasok energi melibatkan beragam pemangku kepentingan. Meski demikian, reputasi tidak hanya bergantung pada narasi yang disampaikan, tetapi juga pada keterbukaan informasi, pelaksanaan komitmen, dan hasil nyata yang dapat dinilai para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, peningkatan publikasi dapat menjadi salah satu indikator jangkauan komunikasi. Untuk menunjukkan bahwa kepercayaan benar-benar tumbuh, perusahaan juga perlu memperlihatkan bukti berupa kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, konsistensi tindakan, serta dampak yang terukur. (E-3)