PEMERINTAH Tailan dan Kamboja resmi melanjutkan putaran kedua pembicaraan konsiliasi maritim di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di Den Haag, Belanda, Kamis (15/10). Pertemuan ini merupakan upaya terbaru kedua negara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim yang telah berlangsung lama.
Berdasarkan laporan Thai Inquirer, pertemuan yang berlangsung di Mahkamah Arbitrase Permanen ini digelar secara tertutup dan dijadwalkan berakhir pada Minggu (18/10). Fokus utama pembahasan mencakup berbagai isu teknis serta aspek hukum terkait klaim wilayah masing-masing negara.
Dalam persidangan tersebut, delegasi Tailan dan Kamboja memaparkan bukti-bukti serta menjelaskan prinsip dasar yang menjadi landasan klaim perbatasan maritim mereka. Kamboja, sebagaimana dilaporkan Khmer Times, menegaskan komitmennya untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang sesuai dengan hukum internasional.
Pihak Kamboja juga menyatakan sikap terbuka terhadap opsi pengembangan bersama dan pembagian sumber daya yang adil di wilayah sengketa. Jika kesepakatan batas tunggal gagal dicapai, Kamboja mengusulkan agar Komisi Konsiliasi menyusun laporan rekomendasi sebagai landasan negosiasi masa depan sesuai kewajiban UNCLOS.
Delegasi Tailan dalam pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt, sementara Kamboja mengutus Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn. Menteri Luar Negeri Tailan, Sihasak Phuangketkeow, dijadwalkan akan bergabung dalam perundingan pada Sabtu (17/10).
Sebelumnya, putaran pertama perundingan telah dilaksanakan di Singapura pada 14-16 September lalu. Pertemuan perdana tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai aturan prosedural dan penunjukan komisi, meskipun belum membuahkan penyelesaian akhir atas sengketa batas maritim kedua negara tetangga tersebut. (Z-10)