TEKANAN besar di pasar saham Indonesia setelah pengumuman MSCI sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai koreksi pasar. Indonesia sedang menghadapi institutional shock, ketika investor global mempertanyakan kualitas investability, transparency, governance dan mekanisme pembentukan harga di pasar modal Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menanggapi keputusan MSCI untuk membuka konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
“Ini bukan sekadar persoalan IHSG turun. Ketika MSCI mulai mempertanyakan apakah Indonesia masih layak berada dalam kelompok Emerging Market, maka yang sedang diuji adalah kepercayaan terhadap institusi pasar kita,” ujar Fakhrul dikutip Jumat (16/10).
Menurutnya, persoalan tersebut harus dibaca secara serius karena kekhawatiran MSCI bukan muncul secara tiba-tiba.
Sejak awal 2026, MSCI telah menyoroti opacity dalam struktur kepemilikan saham, keterbatasan informasi untuk menilai free float secara akurat, serta kekhawatiran mengenai kemungkinan coordinated trading behaviour yang dapat mengganggu proper price formation.
“Karena itu menurut saya ini bukan lagi sekadar masalah free float. Ini sudah menjadi masalah trust,” tambahnya.
Fakhrul mengatakan Indonesia perlu menjawab kritik tersebut dengan perbaikan transparansi yang jauh lebih kuat. Menurutnya, investor global perlu memiliki keyakinan mengenai siapa beneficial owner sebuah perusahaan, seberapa besar saham yang benar-benar tersedia bagi publik, apakah struktur kepemilikan memiliki konsentrasi tertentu, serta apakah informasi tersebut dapat diverifikasi secara konsisten.
“Pasar global tidak cukup hanya melihat angka free float yang dilaporkan. Mereka ingin mengetahui apakah free float tersebut benar-benar investable dan apakah struktur kepemilikannya cukup transparan,” tutur dia.
Menurut Fakhrul, semakin besar Indonesia ingin menarik institutional capital, semakin tinggi pula standar keterbukaan yang harus dipenuhi.
“Kalau kita ingin modal institusional global masuk dalam jumlah besar, maka transparency juga harus institutional-grade,” tegasnya.
Fakhrul juga menilai perbaikan regulasi tidak akan cukup apabila tidak diikuti enforcement yang kuat. Investor membutuhkan kepastian bahwa aturan berlaku secara konsisten, termasuk terhadap transaksi yang berpotensi manipulatif, struktur kepemilikan yang tidak transparan, serta perilaku yang dapat mengganggu integritas pasar.
“Governance bukan hanya jumlah aturan yang dimiliki. Governance adalah keyakinan investor bahwa aturan tersebut benar-benar dijalankan,” sambung Fakhrul.
Ia menilai Indonesia harus menggunakan momentum MSCI ini untuk memperkuat surveillance pasar, enforcement, disclosure, perlindungan investor minoritas, dan akuntabilitas emiten.
Menurut Fakhrul, hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa MSCI bukan sedang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, ia menyatakan bahwa MSCI sedang menilai apakah pasar Indonesia memenuhi standar yang dibutuhkan oleh investor global untuk menempatkan modal dalam jumlah besar.
“Ini distinction yang penting. Fundamental ekonomi Indonesia tidak berubah dalam satu malam. Tetapi perception mengenai investability bisa berubah sangat cepat,” terangnya.
Jika sebuah pasar dianggap kurang transparan atau sulit dinilai free float dan struktur kepemilikannya, investor institusional akan memasukkan risiko tambahan tersebut ke dalam keputusan alokasi modal.
Akibatnya, persoalan governance dapat berubah menjadi persoalan ekonomi melalui risk premium yang lebih tinggi dan akses modal yang lebih terbatas.
“Pada akhirnya kualitas institusi mempunyai harga. Kalau trust berkurang, cost of capital akan meningkat,” tandasnya.
Fakhrul mengatakan respons Indonesia sebaiknya tidak defensif. Menurutnya, status Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia justru berarti pasar modal Indonesia harus siap menghadapi scrutiny yang semakin tinggi.
“Kalau kita ingin menjadi bagian penting dari global capital market, kita juga harus bersedia dinilai menggunakan standar global,” pungkas Fakhrul.
Karena itu, fokus seharusnya bukan mempertanyakan apakah kritik MSCI terlalu keras, melainkan memastikan seluruh isu yang mereka soroti dapat dijawab secara konkret.
Fakhrul menilai Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan pembenahan karena keputusan akhir MSCI baru akan mengikuti proses konsultasi yang berlangsung hingga tahun depan.
Menurutnya, beberapa agenda harus menjadi prioritas: peningkatan transparansi beneficial ownership, data free float yang lebih granular dan dapat diverifikasi, pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan, enforcement terhadap manipulasi, perlindungan investor minoritas, serta disclosure emiten yang lebih berkualitas.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan cosmetic reform. Yang dibutuhkan adalah reformasi yang dapat dirasakan dan dipercaya investor,” beber dia.
Ia mengatakan target Indonesia seharusnya lebih besar daripada sekadar mempertahankan status Emerging Market.
Menurut Fakhrul, peristiwa ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses pendewasaan institusi Indonesia.
“Pasar sedang mengalami institutional shock. Jawabannya bukan panik, tetapi institutional reform. Transparency harus diperkuat, governance harus diperbaiki, enforcement harus terlihat, dan trust harus dibangun kembali,” jelas dia.
Ia menegaskan bahwa dalam jangka panjang, kepercayaan investor merupakan salah satu aset ekonomi terpenting sebuah negara.
“Modal bisa kembali. Indeks bisa pulih. Tetapi trust jauh lebih sulit dibangun. Karena itu bangsa Indonesia harus menggunakan momentum MSCI ini untuk berbenah,” papar dia.
Fakhrul menutup dengan menegaskan bahwa persoalan MSCI pada akhirnya lebih besar daripada satu indeks.
“MSCI sedang memegang cermin di depan pasar modal Indonesia. Kalau kita tidak menyukai apa yang terlihat di dalamnya, tugas kita bukan berdebat dengan cerminnya. Tugas kita adalah berbenah,” imbuhnya. (Fal/I-1)