MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan menjadi pusat penyaluran berbagai bantuan bersubsidi dari pemerintah. Langkah ini diambil untuk menekan angka kebocoran distribusi dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran.
“Kita berharap nanti bocornya nol,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (15/10).
Zulkifli menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang untuk menyalurkan beragam program strategis pemerintah, mulai dari bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), gas elpiji bersubsidi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keberadaan koperasi di tingkat desa diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini memicu tingginya harga di tingkat konsumen.
Ia mencontohkan harga tabung elpiji 3 kilogram yang seringkali mencapai Rp23.000 di masyarakat akibat panjangnya rantai pasok. Padahal, harga ideal yang seharusnya dijangkau masyarakat berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per tabung.
“Kenapa mahal? Panjang rantai pasoknya. Maka di sini tiap desa kan ada koperasi,” tambahnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar per unit untuk pembangunan koperasi beserta sarana pendukungnya. Fasilitas tersebut mencakup gedung operasional, satu unit truk, satu mobil pikap, dua kendaraan roda tiga, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Dalam struktur pengelolaannya, kepala desa akan bertindak sebagai dewan pengawas, sementara ketua koperasi dipilih langsung oleh warga. Untuk menjaga profesionalitas, operasional koperasi akan didampingi oleh seorang manajer selama dua tahun pertama.
Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga diproyeksikan sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi masyarakat. Koperasi akan menyerap gabah petani jika harga pasar jatuh di bawah ketentuan pemerintah. Skema serupa juga akan diterapkan untuk hasil tangkapan nelayan.
Meski demikian, Zulkifli mengakui bahwa implementasi program ini masih memerlukan penyempurnaan dan waktu untuk membiasakan masyarakat serta melatih pengelola koperasi agar memiliki jiwa kewirausahaan.
“Tidak semua besok langsung bagus semua. Ada proses membiasakan warga, melatih koperasi jadi entrepreneur itu perlu waktu,” jelasnya.
Guna memastikan kesiapan operasional, pemerintah telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah melalui surat resmi untuk membantu pengawasan ketersediaan pupuk dan gas bersubsidi di lapangan. Pembangunan koperasi desa ini diharapkan menjadi motor pemerataan ekonomi agar kemajuan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan juga meninjau fasilitas layanan transaksi keuangan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk yang terintegrasi di area koperasi untuk memudahkan akses perbankan bagi warga desa. (Ant/H-3)