SERANGAN kelompok Houthi dari Yaman terhadap sejumlah target di Arab Saudi terus berlanjut. Dalam salah satu insiden pada Minggu (11/10), dua warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan mengalami luka ringan akibat serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa (13/10) mengonfirmasi bahwa kedua WNI tersebut terluka dalam serangan yang dilancarkan kelompok Houthi.
Selain bandara, kelompok tersebut juga dilaporkan menyerang fasilitas milik perusahaan minyak raksasa Saudi Aramco. Sebuah gedung administrasi perusahaan itu terkena serangan pada Selasa (13/10), yang memicu kebakaran berskala kecil.
Rentetan serangan tersebut meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi. Riyadh bahkan dilaporkan telah meminta bantuan militer kepada sekutu dekatnya, Amerika Serikat (AS), untuk menghadapi ancaman Houthi. Namun, Presiden AS Donald Trump disebut menolak permintaan tersebut.
Menurut laporan Al Jazeera, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) setidaknya dua kali berbicara langsung dengan Trump untuk meminta dukungan militer. Permintaan itu disampaikan ketika kedua pihak kembali terlibat dalam saling serang, sementara perang antara AS dan Iran yang berlangsung sejak Februari belum berakhir.
Upaya diplomatik juga dilakukan Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman. Ia dilaporkan membujuk Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth agar Washington melancarkan serangan militer untuk membantu melindungi Arab Saudi dari serangan Houthi.
Sejumlah sumber yang dikutip Al Jazeera menyebut penolakan Washington berkaitan dengan prioritas pemerintahan Trump yang saat ini berfokus pada perang melawan Iran.
Dugaan Kesepahaman AS dan Houthi
Di tengah ketegangan tersebut, mantan Wakil Duta Besar AS untuk Yaman, Nabeel Khoury, menyampaikan dugaan adanya kesepahaman tidak resmi antara pemerintahan Trump dan kelompok Houthi.
Khoury mengatakan ada semacam kesepahaman diam-diam antara kedua pihak. Ia juga menjelaskan bahwa kelompok Houthi disebut telah memberikan jaminan terkait keamanan pelayaran internasional di Laut Merah.
“Houthi berjanji kepada pemerintahan Amerika bahwa navigasi Amerika dan internasional tidak akan terpengaruh di Laut Merah, tetapi satu-satunya bahaya adalah bagi kapal-kapal Saudi atau kapal-kapal yang membawa minyak Saudi,” katanya dilansir The Guardian, Kamis (15/10).
Laporan media juga menyebutkan bahwa pejabat AS bertemu dengan perwakilan Houthi di Oman pada pertengahan September. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa hari setelah kelompok yang didukung Iran itu merebut wilayah strategis di pesisir Laut Merah melalui serangan besar yang mengalahkan pasukan pendukung Arab Saudi. Pertemuan yang belum diumumkan secara terbuka itu dilaporkan berlangsung di Kedutaan Besar AS di Muscat.
Dua sumber menyebut pemerintah Oman, yang selama ini berperan sebagai mediator regional, turut membantu memfasilitasi pertemuan tersebut. Meski pemerintahan Trump menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing pada Maret 2025, Washington tetap membuka jalur komunikasi dengan kelompok tersebut.
AS sebelumnya telah berunding dengan Houthi hingga mencapai kesepakatan gencatan senjata pada Mei 2025. Kesepakatan itu tercapai setelah Washington melancarkan serangan udara selama dua bulan untuk menghentikan serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah.
“Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Houthi telah menghubungi pemerintahannya melalui telepon dan meminta Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam perang Yaman,” demikian laporan media tersebut.
Wakil Presiden AS JD Vance juga menyatakan bahwa Washington menjalin komunikasi langsung dengan kelompok Houthi. Dalam pertemuan yang menurut salah satu sumber berlangsung pada Minggu, perwakilan Houthi dilaporkan menyampaikan kepada pejabat AS bahwa mereka tidak berniat menyerang kapal-kapal Amerika. Kelompok tersebut juga disebut menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan Washington yang dicapai pada 2025. (Fer/P-3)