DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan sebanyak 170 Rumah Oksigen untuk membantu masyarakat korban kabut asap dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut. Komisi IX DPR RI menilai Pemda belum serius dalam penanganan gangguan kesehatan dampak Karhutla yang dialami masyarakat.
“Kami menyediakan sebanyak 170 rumah oksigen yang tersebar pada puskesmas, posko serta pusat layanan kesehatan lainnya di 13 kabupaten/kota. Ini untuk membantu masyarakat apa bila ada gangguan kesehatan pernapasan dampak kabut asap,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin, saat kunjungan kerja (reses) Komisi IX DPR RI, di Kalsel kemarin.
Diauddin mengakui kondisi Karhutla dan kabut asap telah berdampak pada kondisi kualitas udara yang tidak kauss sehat serta gangguan kesehatan dialami masyarakat seperti ISPA dan pnemonia. “Banyak masyarakat mengalami ISPA, tetapi trendnya menurun. Rata-rata kasus ISPA di Kalsel sebanyak 10 ribu kasus perminggu,” ujar Diauddin.
Pihaknya telah membagikan tidak kurang 154 ribu masker kepada masyarakat, serta edukasi ke sekolah dan Pondok Pesantren di daerah terdampak kabut asap. Diauddin mengklaim kondisi gangguan kesehatan akibat kabut asapnya dapat tertangani dengan baik, karena didukung fasilitas layanan kesehatan yang memadai di Kalsel.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifudin mengakui karhutla dan serangan kabut asap telah berdampak pada kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, transportasi dan perekonomian masyarakat. Muncul kasus-kasus kecelakaan dipicu terbatasnya jarak pandang akibat pekatnya kabut asap baik di darat maupun di sungai. Jadwal penerbangan pun kerap terganggu.
Syarifudin menjelaskan Kalsel memiliki 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu yang didukung tenaga kesehatan dari berbagai profesi. Fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun Syarifuddin mengungkapkan bahwa tantangan masih terdapat pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini. Menurutnya, masih banyak warga yang baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisi penyakit sudah memburuk.
Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kalsel yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan, salah satunya menyoroti masalah kondisi Karhutla dan penanganan dampak kabut asap yang dialami masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago dari Fraksi Partai Nasdem, menilai bahwa Pemda belum serius dalam penanganan gangguan kesehatan dampak Karhutla yang dialami masyarakat.
“Pemda belum serius dan hanya bagus dalam laporan saja dalam penamganan karhutla dan dampak kabut asap ini. Aksi-aksi sosial seperti membagikan masker hanya sekadar saja. Padahal masyarakat tidak hanya memerlukan masker, tetapi juga kebutuhan lain yang tak kalah penting seperti obat tetes mata atau vitamin. Dampak karhutla dan kabut asap ini sangat serius dan membutuhkan upaya penanganan yang serius pula dari pemda,” tegas Irma Suryani. (Z-2)