PENGAMAT Timur Tengah sekaligus Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Alhadar, menilai serangan kelompok Houthi dari Yaman terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, tidak dapat dipandang sebagai konflik terbatas antara Houthi dan Arab Saudi beserta kelompok-kelompok yang didukungnya.
“Serangan Houthi ke Saudi tak bisa dilokalisasi sebagai perang antara Houthi vs Saudi-proksi. Perang ini dipicu oleh perang regional secara keseluruhan di mana negara besar ikut bermain di dalamnya,” katanya dihubungi Media Indonesia, Senin (12/10).
Smith menjelaskan bahwa konflik tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan geopolitik di kawasan, termasuk kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang memuat 14 tuntutan Iran.
Dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani kedua negara pada Juni lalu, salah satu poin yang disebutkan adalah penghentian perang di seluruh front, termasuk Libanon, Gaza, dan Yaman.
Namun, menurut Smith, kesepakatan itu gagal diimplementasikan karena AS dinilai tidak bersedia mematuhi seluruh klausul yang telah disepakati.
Ia juga menyoroti tindakan Israel yang dinilainya tidak bersedia menarik pasukan dari Libanon, memperluas invasi ke Suriah, melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat, serta melanjutkan genosida di Gaza.
Eskalasi konflik, lanjut Smith, semakin meningkat setelah AS melancarkan perang ekonomi yang disebutnya sebagai Economic D-Day, dengan tujuan mengisolasi dan melumpuhkan perekonomian Iran.
Serangan Balasan dan Eskalasi Militer
Smith mengaitkan peningkatan ketegangan tersebut dengan serangan Arab Saudi terhadap Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai Houthi pada awal Juli. Insiden itu, menurutnya, memicu reaksi keras dari kelompok tersebut.
Houthi kemudian melancarkan serangan terhadap Kota Pelabuhan Mocha, menduduki Pulau Mayyun di kawasan strategis Selat Bab el-Mandeb, serta menguasai wilayah pesisir Laut Merah.
Kelompok tersebut juga meluncurkan rudal ke berbagai kota di wilayah selatan Arab Saudi, fasilitas infrastruktur energi, dan sejumlah bandara Saudi.
Di sisi lain, Arab Saudi mengerahkan ratusan jet tempur untuk menghancurkan aset militer Houthi. Operasi tersebut juga bertujuan membantu kelompok-kelompok sekutu Saudi di Yaman merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Houthi.
Meski kedua pihak terus meningkatkan operasi militernya, Smith memperkirakan konflik tersebut akan berlangsung berkepanjangan tanpa prospek kemenangan yang jelas bagi salah satu pihak.
Ia juga memperingatkan bahwa perang berpotensi memperburuk krisis energi, pangan, dan rantai pasok global. Karena itu, Smith menilai pendekatan militer tidak dapat menjadi jalan utama untuk mengakhiri konflik.
“Karena militer bukan opsi untuk mengakhiri konflik, maka dialog dan diplomasi adalah satu-satunya cara untuk deeskalasi,” sebutnya.
Smith turut mendesak Arab Saudi mencabut blokade menyeluruh terhadap wilayah yang dikuasai Houthi, yang menurutnya telah berlangsung selama 12 tahun terakhir.
Diplomasi Indonesia dan OKI Dinilai Menghadapi Kendala
Mengenai peran Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Smith menilai upaya diplomatik kedua pihak tidak akan efektif meredakan perang apabila tidak mampu mempertahankan posisi netral.
Menurut dia, pengaruh Arab Saudi dan negara-negara sekutunya terlalu kuat sehingga dapat menjadi kendala bagi upaya diplomasi Indonesia dan OKI.
Meski demikian, Smith menilai masyarakat Indonesia, khususnya jemaah umrah dan haji yang berada di Arab Saudi, tidak perlu terlalu khawatir terhadap kemungkinan serangan Houthi di Madinah.
Ia berpendapat kelompok tersebut tidak akan menyerang bandara di Madinah karena tindakan itu justru dapat menjadi bumerang bagi mereka.
Siapkan Panduan Perlindungan WNI
Di tengah meningkatnya risiko keamanan, Smith menekankan pentingnya langkah antisipasi pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI), terutama PMI yang berada di Arab Saudi.
Menurut dia, kedutaan besar Indonesia perlu memberikan arahan yang jelas mengenai lokasi perlindungan dan tempat pengungsian yang aman apabila situasi keamanan memburuk.
“Terkait keselamatan PMI sebaiknya kedubes di sana mengeluarkan direksi ke mana mereka harus berlindung atau mengungsi ke tempat-tempat yang aman,” ujar Smith.
Ia mengingatkan bahwa potensi serangan pada masa mendatang tidak hanya terbatas pada bandara dan kilang minyak Arab Saudi, tetapi juga dapat menyasar fasilitas strategis lainnya.
Menurut Smith, serangan terhadap berbagai fasilitas tersebut berpotensi digunakan untuk menekan pemerintah Saudi agar bersedia memasuki meja perundingan dengan posisi yang lebih lemah.
Karena itu, ia menilai pemerintah Indonesia perlu memperhatikan perkembangan konflik dan mempersiapkan langkah perlindungan bagi WNI apabila eskalasi meluas. Kesiapan tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya ancaman terhadap warga sipil dan fasilitas strategis di Arab Saudi.
Smith juga mengkritik pendekatan militer yang bertujuan memaksa Houthi menyerah sepenuhnya. Menurutnya, strategi tersebut berisiko memperpanjang konflik dan mengancam stabilitas pemerintahan Arab Saudi.
“Ngotot memerangi Houthi sampai proksi pro-Iran itu menyerah secara militer, adalah paradigma yang keliru dan justru membahayakan eksistensi Dinasti Al-Saud itu sendiri,” ujarnya.
Smith menegaskan bahwa dialog dan diplomasi perlu menjadi jalan penyelesaian untuk meredakan ketegangan, mencegah konflik berkepanjangan, serta mengurangi dampak terhadap stabilitas kawasan dan keselamatan masyarakat, termasuk WNI yang berada di Arab Saudi. (Fer/I-1)