Trump Minta Ukraina Cari Presiden Baru Usai Zelensky Kritik Kesepakatan Diesel AS-Rusia
Donald Trump menyarankan Ukraina mencari presiden baru setelah Volodymyr Zelensky mengkritik kesepakatan impor diesel AS dengan Rusia. Simak selengkapnya!(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan sudah waktunya bagi Ukraina untuk memilih presiden baru. Pernyataan mendadak ini disampaikan Trump sebagai respons atas kritik keras Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait kesepakatan pasokan diesel antara Amerika Serikat dan Rusia.

Zelensky sebelumnya memperingatkan kesepakatan rilis jutaan ton diesel Rusia ke pasar AS akan memberi Moskow dana segar untuk melanjutkan perang. Ia menyebut langkah Washington tersebut sebagai sebuah “hadiah” untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih, Trump menilai Zelensky justru menciptakan masalah bagi dunia lantaran terus mengizinkan serangan terhadap fasilitas kilang minyak Rusia.

“Dia sebaiknya segera menghentikannya,” ujar Trump sebelum menyarankan agar Ukraina “mendapatkan pemimpin baru yang bisa membuat kesepakatan.”

Pasokan bahan bakar global, khususnya diesel, memperlihatkan penurunan tajam akibat perang melawan Iran yang diluncurkan oleh AS dan Israel. Perang tersebut memicu penutupan efektif Selat Hormuz, jalur utama yang biasanya dilalui seperlima produk minyak dunia.

Di sisi lain, Rusia dan Ukraina belakangan ini mengintensifkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi masing-masing, yang semakin menekan pasar energi global.

“Kami sudah bilang, ‘Anda boleh melakukan apa saja ke Rusia, tapi jangan serang kilang minyak’, karena hal itu menimbulkan masalah dunia,” lanjut Trump.

“Dia bisa saja membuat banyak kesepakatan, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak pernah melakukannya,” tambah sang Presiden AS.

Utusan Putin, Kirill Dmitriev, menyambut pernyataan Trump dengan menyebutnya sebagai momen “ikonik dan bersejarah,” seraya menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan kepemimpinan yang berfokus pada perdamaian.

Trump mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan Moskow mencakup penangguhan sanksi terhadap ekspor diesel Rusia hingga 7 April mendatang. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut Rusia akan merilis tahap awal sebanyak 300.000 ton diesel ke pasar AS dan global, disusul 500.000 ton pada November, serta pengiriman lanjutan hingga jutaan ton yang bergantung pada kondisi kilang minyak Rusia.

Zelensky menilai penangguhan sanksi ini membuat Moskow merasa dapat terus berjuang dan menjatuhkan bom di kota-kota Ukraina, menyusul serangan mematikan baru di Zaporizhzhia.

Kritik serupa datang dari Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Mengamini pernyataan Zelensky, Kallas menyebut kelonggaran sanksi akan memberi Moskow pendapatan lebih untuk mendanai perang. Kallas menegaskan bahwa Eropa tidak akan melonggarkan tekanan dan berencana menyetujui paket sanksi terbesar untuk Rusia.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham telah berbicara langsung dengan Zelensky untuk menawarkan solidaritas penuh. Keduanya sepakat bahwa Rusia harus menyetujui gencatan senjata energi segera dan menghentikan serangan terhadap pelayaran di Laut Hitam guna memulihkan pasokan energi serta pangan global.

Tekanan Inflasi di Dalam Negeri AS

Langkah Trump menandatangani kesepakatan diesel dengan Rusia merupakan bagian dari upayanya menekan harga bahan bakar di dalam negeri menjelang pemilu sela (midterm elections).

Perang dengan Iran yang berkecamuk sejak Februari telah melonjakkan harga bensin dan diesel di AS. Berdasarkan data AAA, harga rata-rata diesel di AS melambung hingga mencapai US$6,28 per galon—naik signifikan dibanding bulan lalu yang berada di angka US$5,94 dan US$3,68 pada tahun lalu.

Di pihak lain, fasilitas kilang minyak Rusia sendiri tengah mengalami penurunan produksi diesel hingga 30% berdasarkan estimasi Badan Energi Internasional (IEA), menyusul gelombang serangan drone Ukraina selama 10 bulan terakhir.

Trump sejatinya telah menyerukan pemilu baru di Ukraina sejak Desember lalu. Namun, sejak invasi pecah pada 2022, Ukraina berada di bawah hukum darurat militer yang secara otomatis menangguhkan pelaksanaan pemilu. (BBC/Z-2)



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *