KOMISI Nasional (Komnas) HAM menitipkan sejumlah agenda HAM kepada Kapolri baru Suyudi Ario Seto. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, dalam lima tahun terakhir, Polri menjadi pihak teradu tertinggi. Rata-rata terdapat 500an aduan terkait Polri. Pengaduan terhadap Polri kebanyakan mengenai lambatnya aduan diproses, kerap terjadinya intimidasi dalam pemeriksaan, dan penangkapan tanpa surat.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan Kapolri baru perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah-masalah yang berdimensi HAM. Misalnya hak bebas dari intimidasi dalam proses hukum dan hak untuk memperoleh keadilan.
Selain itu, juga ada tiga hal mendesak lainnya yang harus mendapatkan atensi Kapolri. Pertama, menuntaskan penyelidikan kasus Andrie Yunus secara transparan dan menyeluruh. Komnas HAM sebelumnya mendorong agar penanganan kasus tersebut diperkuat untuk memastikan seluruh fakta dan pihak yang terlibat dapat diungkap.
“Kedua, memperkuat perspektif HAM dalam operasi penegakan hukum di Papua. Penegakan hukum harus tetap berjalan tetapi perlindungan terhadap masyarakat sipil dan penghormatan terhadap HAM tidak boleh diabaikan,” terang Amir.
Terakhir, mencegah keterlibatan anggota Polri dalam konflik lahan. Menurut Amiruddin, aparat harus menjaga profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan korporasi maupun pihak lainnya.
Tiga agenda tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas kepolisian sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
“Paling tidak ada tiga agenda, yakni menuntaskan penyelidikan kasus Andrie Yunus, lebih memperhatikan HAM dalam operasi penegakan hukum di Papua, dan lebih serius mencegah tindakan kekerasan anggota polisi dalam konflik lahan,” kata Amiruddin. (H-4)