Sampah organik rumah tangga di Rusunawa Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, mulai diolah di tingkat permukiman melalui fasilitas biodigester komunal. Teknologi tersebut memungkinkan sisa makanan dan sampah organik warga diproses menjadi biogas untuk memasak sekaligus menghasilkan pupuk organik. Fasilitas tersebut ditinjau Panitia Khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Pansus CSR/TJSL) DPRD DKI Jakarta pada Senin (5/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung implementasi program TJSL sekaligus potensi pengolahan sampah dari sumbernya.
Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengatakan pengolahan sampah organik menjadi energi dapat menjadi salah satu alternatif penanganan sampah di kawasan permukiman padat.
“Sekitar 60 persen sampah kita itu organik dari dapur atau rumah tangga yang memang butuh pengolahan khusus. Kami berharap dengan adanya biodigester ini, sampah bisa terolah langsung di tempat dan dihasilkan menjadi energi terbarukan berupa biogas yang bisa digunakan kembali oleh para penghuni rusun untuk memasak,” ujar Ghozi di Rusunawa Rorotan.
Menurut Ghozi, peninjauan yang turut dihadiri Kepala Pokja Pengembangan Ekonomi Sirkular Direktorat Pengurangan Sampah/Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Asep Setiawan dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program CSR/TJSL BUMD.
Biodigester Olah 1,2 Ton Sampah per Hari
Fasilitas biodigester di Rusunawa Rorotan dibangun melalui program CSR Bank Jakarta bersama mitra. Instalasi tersebut menggunakan digester biogas berbahan fiberglass yang dilengkapi mesin pembubur sampah organik berkapasitas 250 kilogram per jam.
Kapasitas keseluruhan fasilitas pengolahan mencapai 1,2 ton sampah per hari. Dengan jumlah penghuni sekitar 300 hingga 400 kepala keluarga yang tersebar di empat tower, fasilitas tersebut diarahkan untuk menyerap sampah organik yang berasal dari aktivitas dapur warga.
Selain di Rusunawa Rorotan, fasilitas biodigester serupa juga dibangun di TPS 3R Kelurahan Rawa Badak Utara.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan pembangunan fasilitas tersebut diarahkan untuk mendekatkan pengolahan sampah dengan masyarakat.
“Bagi Bank Jakarta, program lingkungan ini bukan hanya sekadar instalasi, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki manfaat langsung. Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi satu kebutuhan bagi Jakarta,” jelas Agus.
Dari proses pengolahan tersebut, sampah organik tidak hanya menghasilkan biogas sebagai alternatif pengganti LPG untuk memasak. Sistem ini juga menghasilkan pupuk organik cair sekitar 400 hingga 450 liter per hari dan pupuk padat 50 hingga 100 kilogram per hari yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan urban farming warga.
Program tersebut juga diklaim dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 154,4 ton CO2e per tahun.
Model Pengolahan dari Sumber Didorong Diperluas
Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto menilai keberadaan fasilitas pengolahan di tingkat lokal dapat membantu mendorong perubahan perilaku warga dalam memilah sampah.
Jakarta Utara sendiri telah ditetapkan sebagai wilayah pilot project road map Pengelolaan Sampah di Indonesia.
“Di Rusunawa Rorotan ini ada empat tower dengan sekitar 300 hingga 400 KK. Dengan estimasi timbunan sampah rata-rata, fasilitas biodigester berkapasitas pengolahan hingga 1,2 ton per hari ini akan sangat optimal menyerap sampah organik dari sisa olahan dapur warga,” kata Edy.
Menurut Edy, penyediaan sarana pengolahan sekaligus offtaker di tingkat lokal turut mendorong peningkatan pemilahan sampah rumah tangga.
“Melalui kolaborasi dan penyediaan fasilitas seperti biodigester ini, tingkat pemilahan sampah rumah tangga warga di lokasi percontohan berhasil meningkat drastis dari yang sebelumnya hanya 5 persen kini mencapai hampir 90 persen,” tutur Edy.
Di sisi lain, Ghozi mendorong agar model pengolahan tersebut tidak berhenti sebagai proyek percontohan di Jakarta Utara. Ia juga mengaitkannya dengan rencana DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan Peraturan Daerah mengenai CSR sebagai payung hukum pelaksanaan TJSL.
“Mindset selama ini CSR adalah bentuk sukarela atau hadiah, padahal sebenarnya TJSL ini adalah bentuk kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk BUMD. Kami berharap program ini tidak berhenti di Jakarta Utara saja, tetapi juga dilebarkan ke wilayah lain seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan kawasan padat penduduk lainnya,” kata Ghozi.
Dorongan tersebut membuat keberadaan biodigester di Rorotan tidak hanya relevan sebagai fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga sebagai uji coba pengelolaan sampah organik berbasis kawasan. Tantangannya adalah memastikan pasokan sampah terpilah tetap konsisten, fasilitas beroperasi optimal, serta hasil berupa biogas dan pupuk benar-benar terserap oleh masyarakat dalam jangka panjang. (E-3)