Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi sebanyak 71.744 sekolah secara nasional pada tahun 2027. Program perbaikan fasilitas pendidikan ini akan dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan program pada tahun 2027 tetap mempertahankan pola tahun sebelumnya. Pola swakelola dinilai memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengelola anggaran penanganan fasilitas secara mandiri.
“Mekanisme revitalisasi pada 2027 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan. Insyaallah 71.744, tapi kemungkinan bisa tambah,” ujar Abdul Mu’ti di Surabaya, Minggu (27/9).
Kemendikdasmen mencatat adanya potensi penambahan jumlah sasaran sekitar 6.000 satuan pendidikan. Namun, kepastian angka tersebut masih bergantung pada hasil akhir pendataan yang sedang berjalan. Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah menetapkan skala prioritas yang ketat, meliputi sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Respons dan Kesiapan di Jawa Timur
Kebijakan akselerasi ini menjadi peluang besar bagi sejumlah daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur, yang masih memiliki ruang kelas yang membutuhkan penanganan segera. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur pendidikan di wilayahnya terus menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diajukan Jawa Timur ke Kemendikdasmen, pada tahun 2026 terdapat 324 SMA, 208 SMK, dan 141 SLB di wilayah tersebut yang telah mendapatkan program revitalisasi.
“Artinya bahwa data yang kami kirim berdasarkan hasil dari laporan dari masing-masing kepala sekolah, banyak sekolah-sekolah kita yang memang membutuhkan perhatian, terutama yang rusak berat, mendapatkan perhatian langsung oleh Pak Menteri bersama dengan jajarannya,” kata Aries.
Meski alokasi telah dikucurkan, Dindik Jatim mencatat masih ada sejumlah sekolah rusak yang belum terakomodasi pada program tahun 2026. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah menyiapkan pengajuan lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya.
Usulan susulan tersebut mencakup sekitar 24 SMA, lebih dari 100 SMK, dan 48 SLB. Berdasarkan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan, sekolah-sekolah tersebut mendesak untuk mendapatkan anggaran penanganan karena kerusakan fisik yang mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Karena ada rusak sekolah kelasnya yang tidak bisa lagi dipakai, sehingga membutuhkan kelas-kelas baru yang dibangun oleh pemerintah,” tambahnya.
Aries menjelaskan, sekolah yang diusulkan tersebut tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk kawasan pelosok yang selama ini keterbatasan akses anggaran daerah. Ia berharap sekolah-sekolah berkategori rusak berat yang belum tersentuh bantuan pada tahun 2026 dapat menjadi prioritas utama pada pelaksanaan program tahun 2027.
Langkah ini sejalan dengan instruksi presiden agar penanganan infrastruktur pendidikan yang rusak berat diselesaikan secara cepat dan tuntas pada tahun-tahun awal pemerintahan. “Tahun ini diprioritaskan memang oleh Pak Presiden melalui kementerian bahwa tidak boleh lagi ada sekolah yang rusak berat. Semua harus segera ditangani. Jadi insyaallah di tahun ketiga ini, apabila 2026 tidak dapat, 2027 diutamakan,” pungkasnya. (H-2)