TINGKAT kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3% menjelang dua tahun pemerintahannya, berdasarkan hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang digelar pada 14-20 September 2026. Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo juga tercatat tinggi, yakni 82,1%.
“Secara umum, publik memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, terutama pada aspek ketegasan, stabilitas politik, diplomasi, dan program-program pro-rakyat,” ujar Andri dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (27/9).
Survei tersebut melibatkan 1.400 responden yang tersebar di 36 provinsi. Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar ±2,48% pada tingkat kepercayaan 95%.
Menurut Andri, survei dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 79,3% responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, sedangkan 17,4% menyatakan kurang atau tidak puas dan 3,3% tidak menjawab.
Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo mencapai 82,1%. Sebanyak 16,5% responden menyatakan kurang atau tidak percaya dan 1,4% tidak menjawab.
Pada aspek keberanian, ketegasan, dan kecepatan pelaksanaan program-program pemerintah, sebanyak 78,2% responden menyatakan apresiasi. Sebanyak 17,9% menyatakan kurang puas dan 3,9% tidak menjawab.
Untuk kondisi politik nasional, sebanyak 78,3% responden menilai situasi politik Indonesia stabil dan baik. Sebaliknya, 18,6% menilai kondisi politik buruk atau tidak stabil, sedangkan 3,1% tidak memberikan penilaian.
Dalam aspek diplomasi, sebanyak 80,3% responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo, khususnya dalam membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia dalam kunjungan ke luar negeri.
Survei juga mencatat 78,2% responden menyatakan puas atau cukup puas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pada aspek kebebasan berpendapat, sebanyak 81,2% responden menyatakan puas atau cukup puas.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kesejahteraan sosial dan bantuan sosial tercatat 78,7%. Untuk penanganan kemiskinan, sebanyak 68,2% responden menyatakan puas atau cukup puas.
Meski demikian, INES mencatat sektor ekonomi masih menjadi salah satu perhatian publik.
Tingkat kepuasan terhadap kondisi ekonomi tercatat 50,8%, sementara 45,1% responden menyatakan kurang puas dan 4,1% tidak menjawab.
Andri mengatakan dua persoalan yang paling banyak menjadi perhatian responden terkait sektor ekonomi adalah lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok.
Sebanyak 50,7% responden menyatakan kurang puas terkait kesulitan mencari lapangan kerja. Sementara itu, 54,8% responden mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.
Menurut INES, kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi sektor ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi.
Di sisi lain, program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), memperoleh dukungan dari mayoritas responden. Sebanyak 78,2% responden menyatakan setuju agar program tersebut dilanjutkan. Sebanyak 18,4% menyatakan tidak setuju dan 3,4% tidak menjawab.
“Ini menunjukkan program MBG memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Andri.
Andri mengatakan hasil survei menunjukkan adanya apresiasi publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya pada bidang politik, hukum, diplomasi, dan program sosial.
Namun, ia menilai persoalan ekonomi rakyat masih perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja.
“Tantangan besar masih membayangi di isu ekonomi. Pemerintah perlu fokus pada pengendalian harga dan penciptaan lapangan kerja agar kepuasan politik berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi,” ujarnya. (Cah/P-3)