MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pentingnya membangun ketahanan nasional sebagai fondasi bagi terciptanya kawasan yang stabil serta sistem multilateral yang mampu merespons berbagai tantangan global.
Menurutnya, Indonesia dan PBB memiliki sejarah yang lahir dari keyakinan serta tujuan yang sama, yakni mencegah masa depan umat manusia kembali diserahkan kepada perang dan perpecahan.
“Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang sama, yaitu untuk tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Sabtu (26/9).
Dia menyebut delapan dekade terakhir telah menghasilkan berbagai kemajuan. Namun, dunia masih dihadapkan pada beragam krisis dan konflik yang menunjukkan perlunya penguatan sistem multilateral.
“Pelajarannya jelas, yaitu agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme juga harus tangguh. Ini berarti multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang terpenting, memberikan hasil,” ujar Menlu Sugiono.
Ia menjelaskan, penguatan multilateralisme harus dimulai dari ketahanan masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, Sugiono memaparkan sejumlah pengalaman dalam membangun ketahanan nasional, antara lain melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi yang mampu menghadapi berbagai guncangan.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia juga menjadikan persatuan dalam keberagaman, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan supremasi hukum sebagai bagian penting dari ketahanan nasional.
“Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, Indonesia adalah satu rakyat, satu bangsa,” lanjut Menlu Sugiono.
Ketahanan Nasional Jadi Fondasi Ketahanan Kawasan
Sugiono selanjutnya menjelaskan bahwa ketahanan nasional menjadi dasar bagi terbentuknya ketahanan kawasan. Ia mencontohkan ASEAN yang selama hampir enam dekade mampu mengelola perbedaan, mempertahankan komunikasi, dan terus mencari titik temu di tengah dinamika kawasan.
“Persatuan dan sentralitas ASEAN memungkinkan kawasan untuk tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan semua mitra, termasuk di tengah meningkatnya kompetisi strategis,” tambahnya.
Pada tingkat global, Sugiono menekankan bahwa peran PBB tetap tidak tergantikan. Namun, menurut dia, PBB dan sistem multilateral juga perlu terus bertransformasi agar lebih representatif, tangkas, dan mampu menghasilkan manfaat yang konkret.
“Jawaban terhadap multilateralisme yang belum sempurna bukanlah mengurangi multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih baik,” tegas Menlu Sugiono.
Palestina Jadi Ujian Sistem Multilateral
Dalam pernyataannya, Sugiono juga menyoroti isu Palestina sebagai salah satu ujian paling nyata bagi sistem multilateral. “Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Isu Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan memberikan hasil ketika paling dibutuhkan,” ujarnya.
Indonesia, lanjut Sugiono, akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
Sugiono juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kontribusi tersebut dilakukan melalui diplomasi dan mediasi, bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, serta keterlibatan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Indonesia Maju sebagai Kandidat DK PBB 2029-2030
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono turut menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 dengan tema Fostering Unity, Advancing Peace.
Indonesia, kata dia, akan membawa pendekatan yang selama ini menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pendekatan tersebut mencakup menjaga dialog agar tetap terbuka, membangun titik temu, menjunjung Piagam PBB secara konsisten, serta menerjemahkan tanggung jawab bersama menjadi kerja sama konkret.
Mengakhiri pernyataannya, Sugiono meneruskan seruan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu agar negara-negara semakin mendekat dan tidak semakin menjauh.
“Ketika kita semakin dekat, mari kita juga saling memperkuat. Cukup kuat agar negara kita mampu menghadapi krisis, kawasan kita mampu menjaga kerja sama, dan institusi kita mampu memberikan hasil bagi masyarakat,” ujar Menlu Sugiono.
“Hanya melalui ketahanan bersama, PBB akan cukup kuat untuk memenuhi janji yang kita buat 81 tahun lalu: masa depan yang damai bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (Fer/P-3)