MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya prinsip kepemilikan nasional (national ownership) dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri Peacebuilding Commission (PBC) di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-81 di New York, Kamis (24/9).
Menlu Sugiono menyatakan bahwa pembangunan perdamaian atau peacebuilding bukanlah solusi instan, melainkan investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Proses ini mencakup spektrum luas, mulai dari pencegahan konflik hingga tahap pemulihan dan rekonsiliasi.
“Peacebuilding merupakan investasi jangka panjang. Proses ini dimulai dari pencegahan dan berlanjut hingga pemulihan dan rekonsiliasi,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/9).
Fondasi Perdamaian: Institusi dan Masyarakat
Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan dua pilar utama agar perdamaian dapat bertahan lama:
- Penguatan Institusi Nasional: Memastikan negara memiliki kapasitas untuk mengelola stabilitas.
- Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan warga secara aktif dalam proses perdamaian.
Indonesia turut membagikan keberhasilannya dalam menyelesaikan konflik domestik, seperti yang terjadi di Aceh dan Maluku. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa dialog inklusif yang dipimpin oleh elemen nasional jauh lebih efektif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dibandingkan intervensi luar sepenuhnya.
| Poin Utama | Deskripsi Kebijakan |
|---|---|
| Tema Pertemuan | National Ownership Practice, Strengthening Inclusive State Institutions through International Peacebuilding Support |
| Presidensi PBC | Maroko |
| Fokus Utama RI | Kepemimpinan nasional, inklusivitas, dan kemitraan internasional |
| Indikator Keberhasilan | Perdamaian yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari |
Kemitraan Internasional
Meski menekankan peran nasional, Sugiono mendorong peningkatan kemitraan dengan organisasi regional, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan lainnya. Kerja sama ini dinilai krusial untuk memastikan dukungan teknis dan finansial tetap mengalir guna memperkuat ketahanan negara agar konflik tidak terulang kembali.
Menlu Sugiono menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan perdamaian bukan sekadar berakhirnya kontak senjata atau tercapainya kesepakatan di atas kertas. “Pada akhirnya, peacebuilding akan dikatakan berhasil ketika perdamaian dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” pungkasnya. (Fer/I-1)