AKSI walkout yang dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia menjelang pidato Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan bentuk nyata solidaritas bagi rakyat Palestina. Selain itu, langkah tersebut sekaligus merepresentasikan bentuk protes dan kecaman keras atas berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan serta pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan oleh Israel.
“Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan di Wilayah Palestina yang diduduki,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/9).
Melalui aksi diplomatik tersebut, kata Nabyl, Indonesia ingin menyampaikan pesan yang tegas dan tidak ambigu kepada komunitas global bahwa segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Palestina serta pengabaian hukum internasional tidak boleh dinormalisasi dan harus segera dihentikan.
Sebelumnya, pada Kamis (24/9), delegasi Indonesia bersama sejumlah perwakilan dari berbagai negara di dunia turut serta melakukan aksi walkout keluar ruangan sidang tatkala Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidatonya dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat.
Respon Netanyahu
Menanggapi aksi pengosongan ruangan oleh sejumlah delegasi negara yang memprotes kebijakannya, Netanyahu justru melontarkan pernyataan bernada menyindir dengan mempersilakan para diplomat tersebut meninggalkan ruang sidang sebelum ia memulai pidatonya.
“Sebelum saya mulai, jika ada pengecut moral yang masih belum keluar dari aula ini, tolong lakukan sekarang,” ucap Netanyahu, sebagaimana disiarkan secara langsung melalui UN Web TV.
Kehadiran Netanyahu dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026 sendiri berlangsung di tengah gelombang kecaman internasional yang kian meluas. Kecaman tersebut dipicu oleh rangkaian agresi dan kejahatan militer Israel di Gaza dan Tepi Barat, Palestina, serta pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di Lebanon yang kian memperparah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut semakin dipertegas dengan status hukum internasional pemimpin Israel itu, di mana surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC) masih tetap berlaku aktif. (P-4)